Berita

Facebook/Net

Dunia

Ikuti Australia, Denmark Bahas Aturan Bayar Konten Berita Untuk Facebook

SENIN, 29 MARET 2021 | 16:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah negara bersiap mengikuti langkah Australia untuk memberlakukan aturan agar Big Tech wajib membayar konten berita sebagai dukungan hak pencipta dan penulis.

Beberapa negara yang sudah menyuarakan kesiapan mereka adalah Swedia, Inggris, dan Kanada. Selain itu, ada juga parlemen Denmark yang akan membahas RUU serupa.

Dalam RUU itu, raksasa teknologi seperti Facebook dan Google harus membayar perusahaan media atau musisi atas konten berita hingga musik yang ada di platform mereka.


Nantinya, raksasa teknologi membutuhkan izin untuk menggunakan konten secara online.

Kementerian Kebudayaan Denmark mengatakan, proposal itu juga mencakup YouTube, di mana ada hak menampilkan video dan musik.

"Media memainkan peran sentral dalam demokrasi kita dan memastikan bahwa debat publik berlangsung berdasarkan informasi. Jika media ingin terus membuat jurnalisme, mereka harus dibayar untuk penggunaannya," kata Menteri Kebudayaan Joy Mogensen, seperti dikutip Sputnik.

Mogensen mengatakan, Google dan Facebook telah memperoleh kekuatan yang luar biasa sehingga perlu dibatasi.

Sejauh ini RUU tersebut mendapat dukungan dari Danske Medier, sebuah organisasi kepentingan untuk perusahaan media Denmark.

“Kami ingin dapat membuat perjanjian bersama dengan raksasa teknologi karena itu akan memperkuat posisi perusahaan media,” kata CEO Danske Medier, Louise Brincker.

Jika disetujui oleh mayoritas parlemen, RUU itu akan menjadi undang-undang pada 7 Juni.

Sebelumnya Australia sudah memberlakukan UU serupa yang memicu perselisihan antara pemerintah dan Facebook. Namun platform media sosial itu akhirnya berusaha untuk mengikuti aturan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya