Berita

H&M/Net

Dunia

Pemerintah Xinjiang Minta Perusahaan Barat Tak Ikut-ikutan Politisasi Situasi Uighur

SENIN, 29 MARET 2021 | 13:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perselisihan antara China dan sejumlah merek ternama dunia atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur di Xinjiang terus berlanjut.

Sejumlah merek seperti H&M, Burberry, Nike, dan Adidas telah terkena boikot di China sejak pekan lalu karena mengeluarkan komentar atas situasi di Xinjiang, di mana mereka mengumumkan tidak akan menggunakan kapas hasil kerja paksa minoritas Uighur.

Di media sosial China, warganet menyerang merek-merek Barat tersebut dan menegaskan tidak akan membelinya.


Menanggapi situasi tersebut, jurubicara pemerintah daerah Xinjiang, Xu Guixian pada Senin (29/3) mengatakan perusahaan tidak boleh mempolitisasi perilaku ekonominya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh jurubicara pemerintah Xinjiang lainnya, Elijan Anayat. Ia mengatakan orang China tidak menginginkan produk perusahaan seperti H&M dan Nike yang memboikot kapas Xinjiang. Ia juga mengundang perusahaan-purusahaan untuk melakukan perjalanan ke ladang kapas di kawasan Xinjiang untuk melihat sendiri apa yang terjadi.

Ketegangan antara China dan negara-negara Barat atas pelanggaran HAM di Xinjiang memicu perang sanksi.

AS pada Januari mengumumkan larangan impor pada semua kapas dan produk tomat dari Xinjiang karena dugaan kerja paksa.

Pemerintah Barat dan kelompok hak asasi sebelumnya menuduh pihak berwenang di Xinjiang menahan dan menyiksa orang Uighur di kamp-kamp, ​​di mana beberapa mantan narapidana mengatakan mereka menjadi sasaran indoktrinasi ideologis.

Namun China telah berulang kali membantah semua tuduhan dan mengatakan kamp-kamp itu digunakan untuk pelatihan kejuruan dan memerangi ekstremisme agama.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya