Berita

Demonstran anti-kudeta militer di Myanmar/Reuters

Dunia

Kekerasan Kian Brutal, Aktivis Myanmar Minta Perlindungan Dari Kelompok Etnis Bersenjata

SENIN, 29 MARET 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar membuat para aktivis berupaya mencari perlindungan, salah satunya dari kelompok etnis bersenjata.

Myanmar dikenal memiliki banyak kelompok etnis bersenjata yang banyak di antaranya mendukung gerakan pembangkangan sipil untuk menolak perebutan kekuasaan oleh militer.

Kelompok pemimpin gerakan pembangkangan sipil, General Strike Committee of Nationalities (GSCN), mengeluarkan surat terbuka berisi desakan agar kelompok etnis bersenjata secara kolektif melindungi warga sipil, wanita, anak-anak, dan orang tua yang menantang kudeta militer.


Surat terbuka itu diunggah dalam akun Facebook pada Minggu (28/3), seperti yang dimuat Reuters.

Desakan itu muncul setelah insiden berdarah pada akhir pekan yang membuat lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kekerasan petugas keamanan.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Minggu (28/3), totalnya sudah ada 459 warga sipil yang meninggal dunia sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Sekitar 3.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Thailand setelah jet militer membom daerah yang dikuasai oleh milisi Persatuan Nasional Karen (KNU) di dekat perbatasan.

Setidaknya tiga warga sipil tewas pada Sabtu (27/3) dalam serangan udara oleh militer di sebuah desa yang dikendalikan oleh KNU. Milisi sebelumnya mengatakan telah menyerbu sebuah pos militer dekat perbatasan, menewaskan 10 orang.

Pertempuran juga meletus pada Minggu antara kelompok bersenjata lainnya, Tentara Kemerdekaan Kachin, dan militer di daerah pertambangan batu giok Hpakant di utara.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya