Demonstran anti-kudeta militer di Myanmar/Reuters
Meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar membuat para aktivis berupaya mencari perlindungan, salah satunya dari kelompok etnis bersenjata.
Myanmar dikenal memiliki banyak kelompok etnis bersenjata yang banyak di antaranya mendukung gerakan pembangkangan sipil untuk menolak perebutan kekuasaan oleh militer.
Kelompok pemimpin gerakan pembangkangan sipil, General Strike Committee of Nationalities (GSCN), mengeluarkan surat terbuka berisi desakan agar kelompok etnis bersenjata secara kolektif melindungi warga sipil, wanita, anak-anak, dan orang tua yang menantang kudeta militer.
Surat terbuka itu diunggah dalam akun Facebook pada Minggu (28/3), seperti yang dimuat
Reuters.
Desakan itu muncul setelah insiden berdarah pada akhir pekan yang membuat lebih dari 100 orang meninggal dunia karena kekerasan petugas keamanan.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Minggu (28/3), totalnya sudah ada 459 warga sipil yang meninggal dunia sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.
Sekitar 3.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Thailand setelah jet militer membom daerah yang dikuasai oleh milisi Persatuan Nasional Karen (KNU) di dekat perbatasan.
Setidaknya tiga warga sipil tewas pada Sabtu (27/3) dalam serangan udara oleh militer di sebuah desa yang dikendalikan oleh KNU. Milisi sebelumnya mengatakan telah menyerbu sebuah pos militer dekat perbatasan, menewaskan 10 orang.
Pertempuran juga meletus pada Minggu antara kelompok bersenjata lainnya, Tentara Kemerdekaan Kachin, dan militer di daerah pertambangan batu giok Hpakant di utara.
