Negara Penimbun Vaksin Jadi Penyebab Terhambatnya Skema Covax

Ketersediaan vaksin Covid-19 tampaknya tidak didistribusikan dengan adil seperti yang diharapkan. Negara-negara kaya berlomba mengamankan pasokan, meninggalkan negara miskin dan berkembang.

Hal itu juga disoroti oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonio Guterres dalam sebuah wawancara dengan media Kanada, CBC, pada Minggu (28/3).

Guterres menyayangkan perilaku negara-negara maju yang menimbun vaksin Covid-19 hanya untuk kebutuhan di dalam negeri, sementara masih banyak negara yang belum mendapatkannya.

"Saya sangat prihatin dengan distribusi vaksin yang sangat tidak adil di dunia. Vaksinasi adalah kepentingan semua orang untuk memastikan... dengan cara yang adil, setiap orang mendapatkan vaksinasi di mana-mana dan bahwa vaksin dianggap sebagai barang publik yang benar-benar global," lanjutnya.

Untuk itu, Guterres meminta negara-negara kaya yang memiliki banyak vaksin untuk berbagi dengan negara-negara lainnya dan tidak terfokus pada kepentingan pribadi.

"Pertama, jangan menimbun vaksin. Kami telah mengimbau negara-negara maju untuk berbagi beberapa vaksin yang telah mereka beli dan dalam banyak situasi mereka telah membeli lebih dari yang mereka butuhkan," jelas dia.

Menurut Guterres, saat ini distribusi vaksin skema Covax terhambat karena banyaknya negara yang menimbun pasokan.

Mengingatkan kembali, Guterres menjelaskan pandemi baru akan berakhir jika populasi seluruh dunia mendapatkan vaksin, bukan hanya satu negara.

Kesenjangan vaksin itu juga, kata Guterres, yang membuat adopsi paspor vaksinasi perlu dilakukan dengan hati-hati.

"Yang terburuk adalah beberapa negara memilikinya dan untuk negara lain tidak memilikinya," imbaunya.