Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari/Net
Kasus tersingkirnya tim Indonesia dari All England 2021 secara tragis, masih menyisakan kekecewaan di hati para penggemar bulutangkis nasional.
Rencana mengadukan kasus tersebut kepada Badan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) pun dipastikan akan tetap berlanjut. Komite Olimpiade Indonesia (KOI), saat ini tengah ngebut membahas poin-poin yang akan jadi bahan gugatan ke CAS.
"Ini belum ada cerita
cancel. Justru kita mau memastikan apa yang digugat. Ini bukan masalah personal. Ini masalah institusi jadi harus jelas. Untuk itu kita harus komunikasi dengan PBSI. Jadi belum ada cerita batal atau lain-lain," demikian disampaikan Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, kepada media secara virtual, Sabtu (27/3).
Rencana KOI mengadukan insiden All England ini pun telah mendapat dukungan Kemenpora. Hanya saja, KOI dan PBSI diminta untuk memikirkan secara matang rencana ini karena Indonesia masih punya banyak agenda penting ke depannya. Salah satunya adalah persaingan menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.
"Memang ini tidak ada urusan dengan Kemenpora, itu domainnya PBSI. Tentunya kita tak bisa lepas dari PBSI. Makanya kita akan komunikasi dengan mereka dan support maksimal," tambahnya.
Okto pun memastikan PBSI batal melaporkan insiden tersebut ke CAS karena pihak BWF sudah mengirim permintaan maaf.
"Kalau masalah ke CAS atau tidak itu tahapan berikutnya, dan ini jadi bagian yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena kalau dia (BWF) bikin salah (lagi) mereka akan berpikir nanti minta maaf saja, toh juga dimaafkan," tegasnya.
Di samping itu, rencana KOI mengajukan gugatan ke CAS makin mantap karena Presiden Konfederasi Badminton Asia (BCA), Anton Subowo, juga melihat ada kejanggalan saat tim Indonesia berlaga di All England 2021.
Sementara, menyoal tenggat waktu gugatan, eks Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 ini mengaku akan segera mengurus proses gugatan tersebut.
"Saya sudah ngomong ke Anton Subowo masalah waktu. Yang jelas tak boleh lama. Nanti basi. Jadi
timeline-nya harus klir dan jelas. Intinya kalau KOI tetap jalan sesuai jalurnya, ke Olympic Council of Asia (OCA) dan International Olympic Committee (IOC)," papar Okto.
"Karena kalau maaf-maaf saja tak menjabarkan masalahnya. Ini bukan hanya untuk atlet Indonesiam tapi badminton secara khusus dan cabor lain secara umumnya," tutupnya.
