Berita

Mantan Menteri Kesehatan Sii Fadilah Supari/Repro

Kesehatan

Siti Fadilah Ungkap Keanehan Vaksinasi Indonesia Yang Pakai Produk Asing

SABTU, 27 MARET 2021 | 05:47 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada keanehan yang dirasakan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari terkait keputusan pemerintah menggunakan vaksin luar negeri untuk vaksinasi massal dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Dalam hati saya tidak tahu, atas pertimbangan apa pemerintah mengimpor vaksin-vaksin dari luar negeri? Kalau sudah tahu, kenapa tidak disiapkan dari awal (vaksin dalam negeri)," kata Siti Fadilah dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari YouTube tvMu Channel, Sabtu (27/3).

Ia mengamini, proses pembuatan vaksin yang baik dan benar membutuhkan proses lama, bisa memakan waktu 18 bulan hingga dua tahun.

Oleh karenanya, ia heran saat awal mula kemunculan Covid-19 di Indonesia, pemerintah tak membutuhkan waktu lama untuk memesan vaksin dari luar negeri.

"Dalam hati saya bertanya, apakah vaksin impor itu sudah pasti cocok dengan tubuh kita? Oh, tapi ada penelitian di Bandung tentang Sinovac, tapi untuk (vaksin) yang lain tidak ada," tegasnya.

Keanehan kembali ia rasakan saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19.

"Tiba-tiba penelitian Sinovac di Bandung belum selesai, tapi tanggal 13 Januari presiden kita divaksin di depan semua rakyat, melalui TV kita melihat presiden divaksin yang katanya Sinovac," demikian mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

UPDATE

Kupas Tuntas Cita-cita Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:51

6.969 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:20

KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berlangsung Terkait Dugaan Korupsi Walikota Semarang

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:01

Gen-KAMI Nilai SKK Migas Harus Ikutsertakan Milenial Dalam Kelola Hasil Bumi

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:57

Diduga Korupsi Rp170 Miliar, Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:51

Bursa Kepala Daerah, Figur Ini Mantap Bertarung di Pilkada Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:40

Prabowo Berambisi Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:39

Sri Mulyani: Thomas Mempermudah Komunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:30

Target Pemerintah di 2025: Ekonomi Tumbuh 6-7 Persen dan Investasi Tembus Rp 1.900 Triliun

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:24

Legislator PKB Kecewa Pelayanan RSUD Jakarta Kurang Ramah

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:18

Selengkapnya