Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri/Net
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak kenal lelah dalam mengingatkan para penyelenggara negara di negeri ini untuk tidak melakukan praktik korupsi.
Saat menghadiri konferensi peninjauan Gedung Banda Aceh Convention Hall, Aceh, Jumat (26/3), Firli Bahuri menekankan bahwa praktik korupsi bukan hanya melanggar hukum, namun juga merampas hak-hak warga negara.
"Negara bisa gagal kalau praktik korupsi terus ada," ujarnya.
Khusus untuk Aceh, Firli mengingatkan bahwa potensi korupsi selalu ada. Apalagi, Aceh memiliki UU otonomi khusus, dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya ditopang melalui dana alokasi khusus, umum, namun juga dibantu dengan dana otonomi khusus.
"Dana otonomi khusus ke Aceh itu sangat besar, dan itu kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan," tegasnya.
kepada segenap elemen yang ada di Aceh, Firli Bahuri mengajak untuk sejak dini menegaskan tidak ada lagi korupsi di Serambi Mekkah. Selain tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, wartawan juga diminta untuk menyebarluaskan informasi pencegahan anti korupsi.
"Hal itu kita lakukan sehingga tidak ada celah lagi untuk praktek korupsi," ucapnya.
"Kalau masih ada penyelenggara negara yang melakukan korupsi, tentu kita akan melakukan tindakan tegas sebagaimana ketentuan hukum, tapi kita juga tetap mengedepankan dan mengikuti asas kemanusian," sambung Firli.
Terakhir, dia mengingatkan bahwa setiap hari merupakan hari keramat bagi oknum yang melakukan praktek korupsi, bukan hanya di hari Jumat.
"Sekarang hari keramat bagi koruptor bukan hanya Jumat saja. Tapi setiap hari adalah hari keramat bagi para koruptor," tutupnya.
