Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Yuningsih/Net
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton. Bahkan, angka impor garam tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,37 juta ton dari tahun 2020 yang hanya 2,7 juta ton garam.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Yuningsih mengatakan, pemerintah perlu memaparkan hasil kajian yang dijadikan dasar rencana impor garam.
Jika hasil kajiannya dikarenakan produk dari masyarakat kurang bagus, pemerintah seharusnya mengedukasi petambak garam.
"Itu tugasnya pemerintah untuk mengedukasi petambak garam. Misalkan, pemerintah melalui studi komparasi oleh Kementerian Perdagangan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Yuningsih kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (26/3).
Menurutnya, rencana tersebut akan berdampak terhadap penyerapan garam dalam negeri di pasar lokal semakin berkurang. Sehingga, pemerintah perlu meninjau langsung para petambak garam agar mengetahui kualitas garam negeri.
"Apakah kemasan garam, pengerokan saat panen atau bahkan karena di sekitarnya ada perusahaan batu bara yang akhirnya berdampak kepada hasil garam yang menjadi hitam," tegasnya.
Pemerintah sebaiknya memiliki langkah atau upaya yang harus ditempuh sebelum melakukan impor garam, dan bukan langsung mengambil jalan pintas. Ia menginginkan penjelasan dari pemerintah yang mendasari rencana impor garam.
"Ini tidak ada alasan atau tidak disampaikan alasan impor. Tiba-tiba akan impor," ujar politisi Fraksi PKB itu.
Dengan demikian, ia berharap para petambak mendapatkan edukasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas garam produksi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus mendampingi petambak garam dan diberikan pengetahuan yang baik tentang garam.
"Jika alasannya kualitas garam kurang, itu tugas pemerintah untuk mengedukasi bagaimana setelah produksi, pengambilan dari tambak itu untuk menjadi garam yang berkualitas," tukasnya.
