Berita

Ketua KPK Firli Bahur/Net

Politik

Firli Bahuri: Tidak Ada Lagi Istilah Jumat Keramat, Setiap Hari Adalah Keramat Bagi Koruptor

JUMAT, 26 MARET 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Berbagai koordinasi dan kunjungan ke daerah yang dilakukan oleh KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Di daerah, KPK terus mengumandangkan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Begitu tegas Ketua KPK Firli Bahuri saat acara bincang-bincang di salah satu stasiun televisi nasional, bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN RI Provinsi Aceh, Agustyarsyah, Kamis (25/3) sore.

Firli mengurai bahwa KPK mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.


Selanjutnya, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dari total enam tugas KPK, empat di antaranya adalah upaya pencegahan dan dua lainnya adalah upaya pencegahan. Untuk itu, upaya sosialisasi terus kita gencarkan agar seluruh aktivitas pelayanan publik berjalan baik tanpa memberi celah sedikitpun untuk korupsi,” ujar Firli.

KPK selama di bawah kepemimpinannya, selalu fokus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membenahi wilayah yang rentan korupsi. Di antaranya mutasi pejabat, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengesahan APBD, pengesahan laporan.

“Sebagai contoh, untuk mencegah upaya korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa. KPK selama ini mendorong agar pengadaan barang dan jasa itu dilakukan dengan sistem elektronik. Korupsi itu terjadi karena keserakahan, kekuasaan, kesempatan, hukuman yang rendah dan sistem yang buruk. Makanya kami mendorong kepala daerah melakukan pembenahan sistem,” kata Firli.

Ketua lembaga anti rasuah itu juga menegaskan, bahwa orang yang melakukan korupsi juga disebabkan oleh rendahnya integritas. Oleh karena itu, dalam setiap kunjungannya ke daerah, dirinya selalu mengingatkan para kepala daerah agar tidak mengkhianati amanah rakyat.

Korupsi hadir karena adanya kekuasaan dan kesempatan serta kurangnya integritas selaku anak bangsa. Untuk itu, Firli mengajak untuk semua elemen berkomitmen terkait pemberantasan korupsi dan jangan mau menerima suap atau hadiah.

“Kepada seluruh penyelenggara pemerintahan saya juga selalu mengimbau agar jangan mau terlibat dalam praktik korupsi. Rakyat memilih kita karena ingin mendapatkan perubahan ke arah yang jauh lebih baik, pegang teguh amanah rakyat,” imbau Ketua KPK.

KPK, sambungnya, tidak akan segan dalam menindak pelaku korupsi. Bahkan Firli memastikan tidak akan ada haris khusus untuk menindak mereka. Menurutnya, semua hari akan menjadi tidak menyenangkan bagi koruptor.

“Ingat! tidak ada lagi istilah Jumat keramat. Saat ini, setiap hari adalah keramat bagi para koruptor,” pungkas Firli tegas.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya