Berita

Sudang tuntutan Syahganda Nainggolan Kamis 25 Maret/RMOL

Hukum

Jaksa Belum Siap Tuntut Syahganda, Pengacara: Orang Hukum Juga Bingung

KAMIS, 25 MARET 2021 | 18:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketidaksiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Depok menuntut terdakwa Syahganda Nainggolan sudah diprediksi tim penasihat hukum.

"Itu sudah kami prediksi dari awal bahwa pasti JPU akan minta penundaan karena kami juga melihat mereka mau nuntut apa gitu lho," ujar penasihat hukum Syahganda Nainggolan, Abdullah Al Katiri saat ditemui seusai persidangan di PN Depok, Kamis (25/3).

"Orang hukum juga bingung tuntutannya apa," sambungnya.

Al Katiri mengatakan, dirinya menilai demikian lantaran melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan tidak mengarah kepada satu tuntutan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada Syahganda.

"Baik (yang disampaikan) saksi, tiga-tiganya mengatakan itu adalah pendapat pribadi mereka. Menurut pasal 185 KUHAP ayat 5 pendapat tidak bisa dijadikan saksi, subjektif sekali berdasarkan asumsi," paparnya.

Bahkan menurut Al Katiri, keterangan ahli dari JPU pun menyatakan yang dilakukan Syahganda ini konstitusional.

"Begitu diuji dan ditanya mereka jawab (saksi ahli JPU), 'ya tidak ada pelanggaran'. Karena tidak ada batu uji, kalau orang bohong kan harus ada pembanding kalau tidak bohong ya bagaimana," tuturnya.

Maka dari itu, dalam sidang tadi Al Katiri dan tim penasihat hukum Syahganda lainnya tidak banyak berkomentar. Karena, sudah mengetahui  JPU tidak punya celah membuat dan menyampaikan tuntutan.

"Tidak ada (celah), makanya kami sudah memprediksi itu pasti ditunda, makanya kami tidak komentar, kami tenang. Karena kami yakin mereka kebingungan mau nuntut apa," demikian Abdullah Al Katiri menambahkan.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Bersiap Menuju 2024, PPP Kabupaten Probolinggo Mulai Rapatkan Barisan

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:25

Ini Kode Suap Hakim Itong Cs Terkait Penanganan Perkara di PN Surabaya

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:59

Tak Takut Merugi, PT TCT Sambut Baik Pengiriman Kembali Batubara PT AGM ke PLN

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:44

Lieus Sungkharisma: Pindah Ibukota Negara Macam Mau Pindah Kontrakan Saja

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:24

Penangkapan Hakim PN Surabaya Wujud Pentingnya Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 21 Januari 2022 | 01:12

Bantu Negara Miskin, Pil Antivirus Covid-19 Segera Dibuat Versi Generik dan Murah

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:59

Resmi Berstatus Tersangka, Hakim Itong Langsung Menginap di Rutan KPK

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:58

Pulang Belajar Agama di Aceh Besar, Warga Aceh Utara Ini Ngaku Imam Mahdi

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:25

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:16

Tak Terima Ditangkap KPK, Hakim Itong Tersangka Suap "Makelar Kasus" Meracau saat Jumpa Pers

Jumat, 21 Januari 2022 | 00:09

Selengkapnya