Sebelum Impor Beras Diajukan, Bulog Seharusnya Menyerap Hasil Panen Petani

Penolakan keras atas rencana pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 1 juta ton turut disampaikan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

"DPP KNPI menolak impor beras karena saat kita sedang surplus kok," ujar Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama kepada wartawan (25/3).

Haris khawatir kebijakan impor beras mematahkan semangat juang para petani yang tengah berjibaku mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Apalagi, impor dilakukan saat para petani akan panen raya.

“Jadi menurut saya, Bulog seharusnya dapat menyerap hasil panen petani terlebih dahulu sebelum mengeluarkan permohonan impor beras. Karena petani Indonesia harus sejahtera," tegasnya.

UU 18/2012 tentang Pangan telah menyebutkan bahwa pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan. Namun apa yang terjadi saat ini berbanding terbalik.

“Pemerintah justru merencanakan impor beras, padahal Bulog telah menyampaikan produksi beras di dalam negeri surplus,” sambungnya.

Haris berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memerintahkan kementerian terkait untuk membatalkan impor beras tersebut. Baginya impor beras menunjukkan bahwa ada yang keliru dengan kebijakan pemerintah.

“Hal ini uga bertolak belakang dengan program strategis nasional food estate menuju swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi serta kontra dengan rencana PEN di tengah pandemi,” pungkasnya.