Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) menerbitkan resolusi tentang dampak negatif dari tindakan pemaksaan sepihak selama sesi ke-46 di Jenewa pada Selasa (23/3) waktu setempat. Dalam resolusi tersebut, HRC meminta negara-negara untuk berhenti menjatuhkan sanksi sepihak dan mengutuk penggunaannya sebagai alat tekanan politik dan ekonomi.
Tass melaporkan, Sebanyak 30 negara, termasuk Rusia dan China, mendukung diterbitkannya resolusi tersebut, sementara 15 negara, di antaranya anggota Uni Eropa, Inggris, dan Ukraina, memberikan suara menentang. Dua negara - Armenia dan Meksiko - abstain.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk berhenti mengadopsi, mempertahankan atau melaksanakan tindakan koersif sepihak, khususnya yang bersifat koersif dengan efek ekstrateritorial.
Dikatakan bahwa tindakan seperti itu harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma serta prinsip yang mengatur hubungan damai antar Negara.
Dewan tersebut juga mengutuk keras penerapan dan penegakan sanksi sepihak oleh 'kekuatan tertentu' sebagai alat tekanan, termasuk tekanan politik dan ekonomi. Ini juga menyerukan kepada negara-negara untuk segera membatalkan tindakan tersebut.
HRC juga menekankan perlunya menciptakan mekanisme yang tidak memihak dan independen dalam sistem PBB bagi para korban tindakan koersif sepihak untuk menangani masalah pemulihan dan ganti rugi, dengan tujuan untuk mempromosikan akuntabilitas dan reparasi.
Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang saat ini menangani berbagai masalah dalam membela hak, termasuk situasi di Ukraina, Afghanistan, Yaman dan Republik Demokratik Kongo. Rusia bergabung dengan dewan tersebut setelah istirahat tiga tahun, setelah terpilih kembali pada Oktober 2020.
Pada hari Senin (22/3), menteri luar negeri dari 27 negara anggota UE menyetujui sanksi baru terhadap 11 individu dan empat perusahaan yang mereka tuduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dari Rusia dan China.
