Berita

Tiga perwakilan DPP Partai Demokrat usai melaporkan Moeldoko ke Ombudsman RI/Net

Politik

Kebohongan Publik Dan Pelanggaran Tupoksi KSP, Alasan Demokrat Laporkan Moeldoko Ke Ombudsman RI

RABU, 24 MARET 2021 | 16:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui tiga perwakilannya telah secara resmi melaporkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Ombudsman RI pada Selasa (23/3). Ketiganya adalah Taufiqurrahman, Ahmad Usmarwi, dan Parulian Gultom.

Dalam laporannya, mereka menuding bahwa Moeldoko telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi.

Moeldoko diduga keras telah melanggar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) selaku KSP. Di mana seharusnya, KSP bertugas untuk menyelenggarakan dukungan kepada presiden dan wakil presiden perihal komunikasi politik.

Di mana dalam Pasal 3 huruf g Perpres 83/2019 tentang KSP disebutkan bahwa KSP menyelenggarakan fungsi sebagai pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

Namun faktanya Moeldoko turut menghadiri dan menerima penunjuk selaku ketua umum dari pertemuan di Hotel The Hill Sibolangit yang secara sepihak dinyatakan atau diklaim oleh panitia dan peserta sebagai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

Padahal, Moeldoko tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat. Selain itu dia melalui siaran pers telah membantah keterkaitannya dengan proses kudeta atau proses pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Moekdoko juga sempat menyatakan bahwa beliau tidak tahu menahu sama sekali akan adanya kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

“Berdasarkan fakta itu, terbukti secara meyakinkan bahwa Moeldoko parut diduga keras telah melakukan kebohongan publik,” urai Taufiqurrahman kepada redaksi, Rabu (24/3).

Sementara jika dikaitkan dengan tupoksi Moeldoko sebagai KSP, maka yang bersangkutan patut diduga keras telah melanggar tupoksi sebagai KSP karena melakukan kebohongan publik bahkan dengan mengenakan atribut selaku KSP.

Moeldoko tidak pernah melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan Partai Demokrat yang sah secara hukum dan telah memperoleh pengesahan atau persetujuan sebagaimana ternyata dalam SK Kemenkumham tertanggal 18 Mei 2020 dan telah diterbitkan dalam berita negara.

“Patut diduga keras juga bahwa komunikasi Moeldoko hanya dilakukan kepada pihak panitian dan penyelenggara pertemuan di Hotel The Hill Sibolangit yang sudah bukan kader Demokrat. Artinya Moeldoko diduga keras telah melakukan diskriminasi,” tuturnya.

“Patut diduga keras Moeldoko tidak pernah melaporkan kegiatan politiknya kepada Presiden Jokowi sebagai atasannya,” sambung Taufiq.

Singkatnya, mantan panglima TNI itu diduga keras telah melanggal Perpres KSP, menyalahgunakan wewenang karena di saat jam kerja melakukan kegiatan politik di luar tupoksi KSP, dan melakukan kebohongan publik.

“Moeldoko diduga telah melakukan komunikasi politik sepihak yang mengakibatkan keributan dan menimbulkan kerugian sangat besar bagi Partai Demokrat,” tutupnya.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Ustadz Abdul Somad Diserang Kabar Burung, Kali Ini Tentang Kado Pernikahan

Minggu, 02 Mei 2021 | 22:03

Praktik Mandi Kotoran Sapi Untuk Cegah Covid-19 Makin Marak Di India, Dokter: Tidak Ada Bukti Ilmiah

Selasa, 11 Mei 2021 | 11:57

UPDATE

Target Kenaikan Pajak 14,9 Persen Sulit, PDIP: Dirjen Pajak Mulai Panik

Rabu, 12 Mei 2021 | 18:33

Akhir Ramadan, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Doakan Palestina

Rabu, 12 Mei 2021 | 18:10

Kapolri Ungkap Satu Celah Pemeriksaan Kedatangan Penumpang Luar Negeri Di Bandara Soetta

Rabu, 12 Mei 2021 | 17:54

Dewas KPK: SK Penyerahan Tugas 75 Pegawai TMS TWK Sesuai Kewenangan KPK

Rabu, 12 Mei 2021 | 17:39

Bahas Situasi Gaza Dengan Putin, Erdogan Desak Pasukan Penjaga Perdamaian Dikirim Ke Palestina

Rabu, 12 Mei 2021 | 17:25

Menteri Agama: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan

Rabu, 12 Mei 2021 | 17:20

Mahmoud Ahmadinejad Resmi Daftarkan Diri Jadi Capres Iran

Rabu, 12 Mei 2021 | 17:03

Ngamar Saat PSBB, Oknum IKPP Perawang Beri Contoh Buruk Bagi Masyarakat

Rabu, 12 Mei 2021 | 16:56

Perlu Anggaran Khusus Untuk Jadikan Ekonomi Hijau Tak Sekadar Wacana

Rabu, 12 Mei 2021 | 16:35

Ketua Senator Imbau Warga Shalat Idulfitri Di Rumah Masing-masing

Rabu, 12 Mei 2021 | 16:14

Selengkapnya