Sekjen PBB Antonio Guterres Mengutuk Serangan Yang Tewaskan 137 Warga Sipil Nigeria

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan keji yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata terhadap warga sipil di wilayah Tahoua di negara Nigeria di Afrika Barat akhir pekan lalu.

Kecaman Guterres disampaikan oleh wakil juru bicaranya, Farhan Haq pada Selasa (23/3) malam waktu setempat.

Dalam pesannya, Gutteres menyerukan "kepada pihak berwenang Nigeria untuk tidak melakukan upaya apapun dalam mengidentifikasi dan dengan cepat membawa para pelaku ke pengadilan dan meningkatkan perlindungan warga sipil."

Guterres juga mendesak negara-negara di Sahel untuk melanjutkan upaya mereka, bekerja sama erat dengan organisasi regional dan mitra internasional, untuk mengatasi ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas di sub-kawasan dan sekitarnya.

Sedikitnya 137 warga sipil Nigeria tewas dalam serangan di beberapa daerah dekat perbatasan Mali pada Minggu (21/3).

Setelah serangan itu, pemerintah Niger mengumumkan berkabung nasional selama tiga hari untuk memberikan penghormatan kepada para korban.

Pada Selasa (23/3), Komisi Uni Afrika juga menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk memperkuat perang melawan terorisme di wilayah Sahel Afrika.

Situasi keamanan di wilayah tersebut memburuk dengan cepat. Serangan teror yang menargetkan warga sipil, serta tentara, khususnya meningkat di Burkina Faso, Mali dan Niger meskipun ada pasukan penjaga perdamaian dari Prancis, Uni Eropa, dan PBB.

Serangan Minggu adalah serangan mematikan kedua terhadap warga sipil Niger dalam seminggu. Pada 15 Maret, pria bersenjata tak dikenal menyerang dan membunuh sedikitnya 58 warga sipil yang kembali dari pasar mingguan di departemen Banibangou, wilayah Tillaberi, juga dekat perbatasan Mali.

Niger, Burkina Faso, dan Mali di Sahel berada di episentrum salah satu krisis pengungsian dan perlindungan yang tumbuh paling cepat di dunia.

Wilayah itu menampung 851.000 pengungsi dan hampir 2 juta orang terlantar, menurut Badan Pengungsi PBB.