Berita

Presiden BWF, Poul Erick Hoyer Larsen/Net

Olahraga

Permintaan Maaf BWF Cuma Basa-Basi, Terusirnya Indonesia Dari All England 2021 Perlu Dibawa Ke CAS

RABU, 24 MARET 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Permintaan maaf dari Federasi Badminton Dunia (BWF) atas insiden 'pengusiran paksa' tim Indonesia dari ajang All Englad 2021 bukan akhir dari kekisruhan yang telah memicu kekecewaan besar di tanah air.

Masalah ini disarankan untuk diteruskan ke pengadilan arbitrase olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS).

Selain karena permintaan maaf tersebut terkesan tidak didasarkan pada inisiatif dari BWF sendiri alias cuma basa-basi, hal ini juga perlu dilakukan agar insiden serupa tidak terjadi di masa mendatang.


Pakar HI Universitas Airlangga Joko Susanto mengatakan, permintaan maaf itu sangat terlambat sebab disampaikan setelah ajang All England selesai.

Atas dasar inilah ia menyebut permintaan maaf melalui surat yang diteken Presiden BWF, Poul Erik Hoyer Larsen, pada Minggu (21/3) tersebut dinilai bukan atas inisiatif BWF. Melainkan karena ultimatum dari Pemerintah Indonesia.

"Ada dua hal. Mestinya proses itu terjadi di hari pertama dan Indonesia tidak ikut serta itu harusnya sudah minta maaf. Dan mereka minta maaf itu tidak bisa dikatakan muncul atas inisiasi BWF. Karena sebelumnya sudah muncul ultimatum dari Indonesia kalau tidak minta maaf akan membuat ini lebih serius," katanya kepada wartawan, Selasa (23/3).

Selain itu, lanjut Joko, permintaan maaf itu hanya menyayangkan ketidakikutsertaan wakil Indonesia di ajang bertitel super 1000 tersebut. Sedangkan, persoalan mengenai perlakuan tidak adil dan diskriminatif seolah dikesampingkan.

"Yang paling relevan kalau itu harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS saja, enggak apa-apa. Kalaupun dibawa ke sana Indonesia harus hadir sebagai tim yang solid, data yang kuat dan dari situ tujuannya yaitu, satu mengklarifikasi persoalan yang sesungguhnya dan mendapatkan keadilan. Kemudian menjadi pelajaran yang besar kemudian untuk penyelenggaranya," pungkas Joko Santoso.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya