Berita

Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule saat menyerahkan 2 tikus hasil tangkapan mereka ke pegawai KPK/RMOL

Politik

Usai Serahkan 2 Tikus, Aktivis ProDEM Ancam Gelar Aksi Duduki KPK

RABU, 24 MARET 2021 | 02:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi telah menunaikan ucapan mereka untuk menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/3).

Dalam aksi ini ProDEM mendesak KPK untuk bisa mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang telah menyakiti hati rakyat di saat mereka kesusahan akibat pandemi Covid-19.

Secara khusus ProDEM meminta KPK untuk segera memeriksa Ketua Komisi III DPR Herman Herry, yang oleh Koran Tempo disebutkan bahwa perusahaan terafiliasi dengannya telah menerima jatah paket bansos besar bersama dengan politisi PDIP lainnya, Ihsan Yunus.


Bedanya, kata Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule, hingga saat ini Herman Herry belum juga diperiksa oleh KPK.

“ProDEM menunaikan ucapan menggeruduk KPK, meminta, dan mendesak KPK segera tangkap Herman Herry,” ujarnya kepada redaksi, Rabu (24/3).

"Kalau KPK tidak berani menangkap Herman Herry, maka lebih baik KPK dibubarkan,” sambung Iwan Sumule.

Kini, para aktivis ProDEM mengancam akan terus melakukan aksi spontan secara berjilid-jilid ke KPK agar tuntutan itu segera direalisasikan.

Aktivis ProDEM, lanjut Iwan Sumule, juga tidak segan untuk melakukan aksi pendudukan kantor KPK jika tuntutan mereka diabaikan.

“Kami akan melakukan aksi pendudukan kantor KPK, jika KPK bermain-main atau memperdagangkan penegakan hukum,” tegasnya.

Selain nama Herman Herry, ProDEM juga mendesak KPK untuk mengungkap sosok “madam” yang kerap disebut dalam pemberitaan kasus korupsi bansos. Oleh ProDEM sendiri, sosok tersebut dijuluki sebagai “Madam Mahaberani”. Ini lantaran sejumlah pemberitaan menyebut madam tidak dikenai potongan saat mendapat jatah.

Kepada KPK, ProDEM turut menyerahkan dua tikus yang berhasil mereka tangkap. Harapannya, KPK juga bisa melakukan penangkapan serupa kepada tikus-tikus berdasi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya