Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net
Perum Bulog telah mengusulkan anggaran pangan sebesar Rp 19,05 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Anggaran pangan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan subsidi beras sebesar Rp 4,05 triliun dan pengadaan besar cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton senilai Rp 15 triliun.
Begitu urai Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono menanggapi polemik rencana pemerintah untuk menimpor 1 juta ton beras pada tahun ini.
Dia mengurai bahwa perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,05 triliun dari Bulog didasarkan pada harga pembelian beras (HPB) 2021 sebesar Rp 10.801 per kilogram. Diasumsikan, penyaluran CBP di tahun 2021 sekitar 1,5 juta ton
“Lah kok aneh sih nih Dirut Bulog minta anggaran pangan Rp 19,05 trilyun dalam APBN Perubahan 2021 yang salah satunya untuk pengadaan CBP. Nah CBP itu terdiri dari beras yang dibeli dari petani dan impor,†tuturnya kepada redaksi, Rabu (24/3).
“Nah kok sekarang nolak impor beras. Ada apa nih ya? Jangan-jangan lagi cari panggung agar populis,†duga Arief.
Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu semakin aneh lantaran PDI Perjuangan sebagai partai pemegang kekuasaan ikut-ikut menyuarakan penolakan pada impor beras. Bahkan penolakan disampaikan langsung melalui Sekjen Hasto Kristiyanto.
“Padahal selama Jokowi menjabat setiap tahun impor beras,†sambung Arief.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia memang masih harus impor untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Ini lantaran hitungan ketahanan pangan untuk konsumsi nasional serta cadangan atau buffer beras nasional tidak masuk dalam katagori aman bila terjadi sesuatu bencana nasional ataupun gagal panen.
Atas alasan itu, Arief meminta semua pihak untuk tidak latah menolak impor beras dengan mengatasnamakan petani.
“Itu cuma alasan klise agar populer saja di petani, tapi tidak melihat kenyataan kalau produksi beras nasional itu masih belum ada peningkatan dari tahun ke tahun,†tegasnya.
“Hal ini karena luasan sawah secara nasional yang makin menyusut dan banyaknya infrastruktur pertanian yang masih dalam tahap pembangunan oleh Jokowi agar mendukung produksi beras bisa meningkat,†demikian Arief Poyuono.
