Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Bisnis

Fitch Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih Tahun 2021, Airlangga Hartarto: Pemerintah Akan Jaga Momentum

SELASA, 23 MARET 2021 | 22:00 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Kondisi perekonomian nasional diprediksi akan pulih tahun ini. Lembaga pemeringkat kredit internasional yang berpusat di New York dan London, Fitch Ratings, memperkirakan PDB Indonesia mengalami perbaikan bertahap menjadi 5,3 persen pada 2021 dan 6,0 persen pada 2022.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terbilang baik mengingat Indonesia sempat mengalami kontraksi 2,1 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dalam penilaiannya, Fitch mengatakan,  pemulihan ekonomi tersebut didukung stimulus belanja  pemerintah dan ekspor neto Indonesia, termasuk perbaikan harga komoditas.


“Kami memperkirakan momentum pertumbuhan akan didukung lebih lanjut dalam waktu dekat oleh langkah-langkah bantuan fiskal dan belanja infrastruktur,” tulis Fitch dalam rilisnya.  

Pemerintah RI menurut Fitch sudah  memulai program vaksinasi pada bulan Januari dan bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok pada kwartal pertama (Q1) tahun 2022. Menurut Fitch, ini target yang optimistis.

Penilaian Fitch ini diamini Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Pemerintah akan menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga keberhasilan PPKM Mikro untuk menekan kasus aktif yang saat ini sudah single digit. Selain itu juga percepatan vaksinasi, salah satunya dengan vaksin gotong royong,” ujar Airlangga yang juga Ketua KPCPEN menyikapi penilaiaan Fitch tersebut.

Penerapan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah Indonesia, diyakini akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia.

Dorongan Omnibus Law

Dalam jangka menengah, Fitch berharap pertumbuhan RI akan mendapat dorongan dari penerapan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa hambatan investasi yang sudah berlangsung lama.

Selama ini Fitch melihat pengeluaran pemerintah tetap difokuskan untuk mengurangi dampak akibat krisis kesehatan. Sekitar 4,2 persen dari PDB Indonesia yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk langkah-langkah kesehatan dan bantuan guna  mendukung rumah tangga dan bisnis. Ini meningkat jika dibandingkan 3,8 persen dari PDB yang dicairkan pada tahun 2020.

“Pemulihan sektor riil juga dilakukan dengan  kebijakan yang menstimulus konsumen sekaligus mendorong produksi seperti sektor property dan otomotif. Kami saat ini juga tengah memfinalisasi paket ketersediaan financing untuk sektor horeka (hotel-restoran-kafe),” ujar Airlangga kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL.

Fitch juga melihat pembangunan infrastruktur tetap menjadi kunci jangka menengah dari prioritas pemerintah. Akan, tetapi kapasitas investasinya mungkin terhambat oleh pembayaran bunga yang meningkat, yakni 18 persen dari pendapatan pada tahun 2020.

Selain itu pengeluaran yang diamanatkan secara konstitusional untuk kesehatan dan pendidikan, dan kemungkinan kebutuhan mendukung  modal bagi perusahaan milik negara.

"Lembaga Investasi Indonesia" yang baru dibentuk oleh Otoritas Investasi Indonesia, diyakini akan menjadi sumber pendanaan yang strategis.

Lembaga ini dibentuk untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan. Dana itu berasal dari gabungan dana pemerintah dan sektor swasta, termasuk melalui disinvestasi aset pemerintah, seperti jalan tol.

Peningkatan Ratio Pendapatan


Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menyempit menjadi 5,6 persen pada tahun 2021 dari 6,1 persen pada tahun 2020, secara umum sejalan dengan target pemerintah Indonesia.

Setelah dampak pandemi mereda, Fitch menyatakan konsolidasi fiskal harus dipercepat mulai tahun 2022. Ini  mengingat dukungan luas di seluruh spektrum politik untuk kebijakan fiskal yang berhati-hati dan rekam jejak akumulasi utang yang rendah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam pandangan Fitch, konsolidasi kemungkinan akan datang dari penghapusan secara bertahap kebijakan bantuan dan rasionalisasi pengeluaran.

Fitch memperkirakan rasio pendapatan akan meningkat secara bertahap menjadi 12,3 persen dari PDB pada tahun 2021. Selanjutnya menjadi 12,8 persen pada tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi, dari 12,1 persen pada tahun 2020, terendah dalam kategori 'BBB'.

Dampak pandemi pada metrik fiskal Indonesia menurut Fitch tidak separah kebanyakan negara lain yang memiliki peringkat  'BBB'.

Fitch memperkirakan utang pemerintah akan mencapai puncaknya pada sekitar 42 persen dari PDB pada tahun 2022. Namun ini masih jauh di bawah rata-rata negara 'BBB' yakni sebesar 57 persen.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya