Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti saat meninjau Panen Raya di Sumba Barat Daya/Ist
Kebijakan impor untuk memenuhi komoditas beras dinilai bukan menjadi solusi. Terlebih, petani di sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat meninjau lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya bersama Senator NTT Asyera RA Wundalero dan Senator Lampung Bustami Zainudin, Selasa (23/3).
Panen Raya padi varietas Nutri Zinc tersebut juga turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBD dan Ketua Yayasan Kalakioma Julius Bobo selaku pengembang varietas serta Pimpinan Forkompinda hingga camat se Kabupaten SBD dan kepala desa sekecamatan Weekelosawa.
"Masalah kita bukan kekurangan beras karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog masih mencukupi. Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan
supply chain management yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok," tutur LaNyalla.
Menurutnya, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian, mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani.
"Mau ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani," jelasnya.
Selain itu, LaNyalla juga menilai dibutuhkan dukungan data yang konkret dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu. Juga data mengenai
supply dan
demand, termasuk rantai distribusi komoditas tersebut.
Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui program
food estate.
"Karena, hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan cadangan pangan, atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu strategis dunia. Apalagi badan pangan dunia, FAO, sudah memberikan
warning adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak pandemi Covid-19," tandasnya.