Berawal Dari Dugaan Pelanggaran HAM Di Xinjiang, Uni Eropa Dan China Terlibat Perang Sanksi

Uni Eropa dan China terlibat perselisihan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Keduanya saling menyerang dengan sanksi terhadap pejabat masing-masing.

Awal pekan ini, Senin (22/3), Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap empat pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas penahanan massal minoritas Uighur di Xinjiang.

Empat pejabat tersebut adalah Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang Chen Mingguo, Wakil Sekretaris Partai Komunis China di Xinjiang Wang Junzheng, Biro Keamanan Umum Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang Zhu Hailun, dan pejabat senior Wang Mingshan.

Khusus untuk Chen Mingguo, Uni Eropa menudingnya telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan perlakuan merendahkan terhadap minoritas atas kebebasan berkeyakinan mereka.

Kendati begitu, dikutip dari Reuters, Uni Eropa tidak memberlakukan sanksi untuk pejabat tinggi Chen Quanguo, yang menjadi target sanksi Amerika Serikat (AS).

Serangan Sanksi Balasan China

Langkah Uni Eropa itu memicu serangan balasan dari China. Beijing melayangkan sanksi terhadap sejumlah anggota parlemen Eropa, dan dua lembaga.

Beberapa anggota parlemen yang dikenai sanksi adalah politisi Jerman, Reinhard Butikofer, yang mengetuai Parlemen Eropa untuk China, dan politisi Belanda, Sjoerd Sjoerdsma.

Sementara satu dari dua lembaga yang dimaksud adalah Yayasan Aliansi Demokrasi yang didirikan oleh mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen.

Sanksi tersebut meliputi larangan masuk ke China dan berbisnis dengan entitasnya.

Langkah Keras Uni Eropa

Pemberlakuan sanksi kepada China merupakan langkah keras yang diambil oleh Uni Eropa. Lantaran selama ini Uni Eropa berusaha untuk menghindari konfrontasi dengan Beijing, sebagai salah satu mitra dagang utamanya.

Sanksi itu menjadi yang pertama ditujukan kepada China sejak Uni Eropa melayangkan embargo senjata pada 1989, setelah insiden berdarah di Lapangan Tiananmen.