Berita

Tokoh senior, DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Bagi Rizal Ramli, Aksi Moeldoko Ambil Alih Demokrat Merupakan Bukti Kematangan Demokrasi Masih Rendah

SELASA, 23 MARET 2021 | 08:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan (GPK) Partai Demokrat turut menjadi tajuk perbincangan antara tokoh nasional DR. Rizal Ramli dengan pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube, Refly Harun yang diunggah Senin (22/3).

Rizal Ramli menjelaskan bahwa intervensi eksternal terhadap sebuah partai merupakan bukti bahwa tingkat kematangan demokrasi di Indonesia masih sangat rendah.

Cawe-cawe pihak pemerintah dalam kepengurusan sebuah organisasi ini, sambungnya, sudah terjadi sejak zaman Soeharto memimpin. Tepatnya saat adanya upaya menggagalkan Gus Dur menjadi ketua umum PBNU.


“Jadi sebetulnya ini tradisi ketidakmatangan demokrasi,” tegasnya.

Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), peristiwa serupa juga pernah terjadi. Tepatnya saat Muhaimin Iskandar membuat kepengurusan tandingan yang kemudian dimenangkan oleh menkumham kala itu.

“Jadi tentu nggak mungkin tanpa blessing (restu). Akhirnya kan Gus Dur sebagai pendiri dipecat, baik sebagai ketua PKB dan anggota PKB,” tutur Menko Perekonomian era Gus Dur itu.

“Ini sudah terjadi sejak dulu. PDIP juga (di era Soeharto) sampai peristiwa Kudatuli. Ini tidak dibenarkan, harus kita benahi agar partai-partai lebih mateng,” tegasnya.

Menurut Rizal Ramli, syarat jika partai tidak mau diintervensi adalah komitmen untuk hadirkan demokrasi di internal. Jika demokratis, maka anggota akan merasa terwakili oleh kepemimpinan yang ada dan tidak akan berani melakukan KLB.

Mantan Menko Kemaritiman itu mengaku sudah emiliki cara untuk membuat partai menjadi lebih demokratis dan tidak berada di bawah ketiak cukong.

Caranya adalah dengan memberi pembiayaan partai melalui APBN. Namun demikian, pembiayaan bisa dilakukan jika ada pembenahan di sistem partai. Minimal AD/ART mereka diubah agar terjadi demokratisasi di internal.

“Harus ada di AD/ART demokrasi internal partai. Tapi kalau ngaco-ngaco cari duitnya, gue tangkep lu. Itu kalau RR jadi presiden,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya