Para pengunjuk rasa di UE mengecam perlakuan China terhadap Uighur di Xianjiang/Net
Aksi 'balas dendam' dilakukan oleh pemerintah China pada Uni Eropa yang telah menjatuhkan sanksi kepada Beijing pada Senin (22/3) waktu setempat.
Balasan tersebut berupa sanksi kepada 10 individu Eropa dan empat entitas UE, dengan mengatakan bahwa mereka sangat merugikan kedaulatan dan kepentingan China dan dengan jahat menyebarkan kebohongan dan disinformasi.
China pada Senin (22/3) mengatakan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada 10 warga negara Uni Eropa, termasuk politisi, karena 'campur tangan besar' dalam urusan internal negaranya.
"Orang-orang yang bersangkutan dan keluarganya dilarang memasuki daratan, Hong Kong, dan Makau China. Mereka dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka juga dilarang berbisnis dengan China," kata pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri, seperti dikutip dari
CGTN, Senin (22/3).
"Pihak China mendesak pihak Uni Eropa untuk merefleksikan dirinya sendiri, menghadapi secara langsung keseriusan kesalahannya dan memperbaikinya. Mereka harus berhenti menguliahi orang lain tentang hak asasi manusia dan mencampuri urusan dalam negeri mereka," lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, di hari yang sama Uni Eropa memberlakukan sanksi sepihak pada individu dan entitas China, mengutip apa yang disebut masalah hak asasi manusia di Xinjiang.
"Itu (UE) harus mengakhiri praktik munafik dari standar ganda dan berhenti. melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Jika tidak, China akan dengan tegas membuat reaksi lebih lanjut," kata pernyatan itu.
Sepuluh Individu yang menjadi sasaran adalah Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk dan Miriam Lexmann dari Parlemen Eropa, Sjoerd Wiemer Sjoerdsma dari Parlemen Belanda, Samuel Cogolati dari Parlemen Federal Belgia, Dovile Sakaliene dari Seimas Republik Republik Lithuania, sarjana Jerman Adrian Zenz, sarjana Swedia Bjorn Jerden.
Empat entitas UE yang disanksi di antaranya, Komite Politik dan Keamanan Dewan Uni Eropa, Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa, Mercator Institute for China Studies di Jerman, dan Alliance of Democracies Foundation di Denmark.
