Berita

Moeldoko/Net

Politik

Jika Menkumham Tolak Kubu Moeldoko, Image Desain Istana Buat KLB Partai Demokrat Tidak Terbukti

SELASA, 23 MARET 2021 | 03:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri Hukum dan Hak asasi manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan berkas hasil kongres luar biasa (KLB) sepihak Partai Demokrat di Sibolangit belum lengkap.

KLB yang disebut oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono abal-abal itu, diberi tenggat waktu hingga sepekan untuk melengkapi dokumen sesuai aturan pemerintah.

Merespons hal itu, pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan kekurangan berkas itu mengindikasikan bahwa prosedur dan keabsahan penyelenggarahan KLB sepihak itu tidak sesuai dengan aturan partai terkini.

Kata Andi, pemerintah nantinya bisa langsung menolak pengajuan dari kubu Moeldoko Cs jika memang tidak dapat membuktikan keabsahan KLB.  

"Kalau sekiranya nanti pengurus versi KLB tidak dapat membuktikan keabsahan pelaksanaan KLB maka secara otomatis kepengurusan PD versi KLB tidak legitimate dan Kemenkumham akan ‘diperkirakan’ menolak pendaftaran," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/3).

Lebih lanjut, Andi menyebutkan jika nanti Menkumham menolak, maka imbas politiknya adalah image tentang keterlibatan Istana akan terbantahkan.

"Jika ini yang terjadi maka image tentang adanya desain istana atau partai pemerintah menjadi tidak terbukti," demikian kata Andi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan, langkah Kemenkumham sudah tepat dengan meminta pihak KLB untuk melengkapi berkas tersebut agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Kemenkumham bagi kami sudah melakukan langkah yang tepat. Berkas mereka belum lengkap, ya diminta dilengkapi. Karena kita berbicara mengenai hukum, makanya dasarnya pun hukum,” ucap Zaky, Senin (22/3).

Dia menambahkan ketika ada kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART, ataupun susunan kepengurusan Parpol, tentu patokan Kemenkumham adalah UU 2/2008 jo UU 2/2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham 34/2017.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya

Jumat, 14 Mei 2021 | 22:12

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Soal Otak Sungsang, Nusron Wahid Ajak Ali Ngabalin Dan Busyro Muqoddas Saling Bermaafan

Sabtu, 15 Mei 2021 | 14:47

Aboe Bakar: Kita Serba Salah, Mau Nyumbang Palestina Takut Dibilang Teroris

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:10

Sejarawan: Israel Lebih Kuat Dari Palestina, Berhentilah Berperan Sebagai Korban

Sabtu, 15 Mei 2021 | 06:47

UPDATE

Pemudik Baru Pulang Dari Kampung Digiring Petugas Untuk Lakukan Tes Swab

Selasa, 18 Mei 2021 | 20:41

Meski Sulit, Polri Terus Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora

Selasa, 18 Mei 2021 | 20:14

Jazilul Fawaid: Saatnya Jokowi Undang Presiden Palestina-PM Israel Duduk Bersama

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:55

Densus 88 Lagi Dalami Jaringan Teror Munarman

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:34

Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kebakaran Kilang Balongan

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:19

Kemenkes: Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin Dan ODGJ Jadi Prioritas

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:12

Berkas Perkara Pembunuhan Laskar FPI Mandek? Ini Kata Polri

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:06

Tidak Semua Yahudi Pro Israel

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:50

Alasan Pelatih Timnas Belgia Tetap Panggil Eden Hazard Meski Kerap Dilanda Cedera

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:50

Di Hadapan Sidang Korupsi Benur, Iis Rosita Dewi Ungkap Kegiatan Tak Biasa Edhy Prabowo

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:42

Selengkapnya