Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Batubara/RMOL
Juliari Peter Batubara mengaku tidak pernah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk memungut fee Rp 10 ribu per paket bantuan sembako (bansos) kepada perusahaan yang dapat jatah kuota.
Hal itu disampaikan Juliari saat bersaksi di persidangan pihak pemberi suap, yaitu Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin malam (22/3).
Awalnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendalami keterangan Juliari saat menjabat sebagai Menteri Sosial soal arahan khusus untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono yang mengurusi pengadaan bansos sembako.
Akan tetapi, Juliari mengaku tidak pernah memberikan arahan khusus kepada Adi.
Jaksa kembali mendalami soal adanya arahan khusus kepada Adi untuk mengumpulkan fee Rp 10 ribu per paket dari para vendor yang dapat jatah kuota.
"Tidak pernah Pak," kata Juliari melalui sidang virtual.
"Selain tidak pernah meminta mengumpulkan fee melalui Adi kemudian dilaksanakan oleh Joko terkait dengan fee itu juga tidak pernah meminta mengumpulkan biaya operasional dari paket sembako Covid-19 ini?" tanya Jaksa dan djawab 'tidak pernah' oleh Juliari.
Pengakuan Juliari ini pun berseberangan dengan dakwaan JPU dalam sidang sebelumnya yang menyebut ada pembicaraan terkait kuota bansos Covid-19 berujung pada permintaan fee.
Dalam sejumlah pertemuan yang melibatkan dua PPK Kemensos, Juliari meminta jatah fee sebesar 10 ribu rupiah dari setiap paket bansos. Selain permintaan setoran fee, jaksa menyebut Juliari menerima uang suap sebesar 1,28 miliar rupiah.
Uang ini diminta kepada pemilik perusahaan pengadaan paket bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.
