Berita

Dosen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teukku Rezasyah/Net

Dunia

Mahathir Mohamad Dan Megawati Perlu Turun Tangan Atasi Krisis Myanmar

SENIN, 22 MARET 2021 | 18:12 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Krisis yang terjadi di Myanmar saat ini cukup pelik dan memerlukan kelihaian dalam berdemokrasi. Meski begitu, ASEAN, khususnya Indonesia, tidak boleh kehilangan momentum untuk berperan dalam menyelesaikannya.

Begitu yang disampaikan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Quo Vadis Demokrasi Myanmar" pada Senin (22/3).

Teuku menuturkan, ada banyak model yang dapat dipelajari oleh Indonesia dan ASEAN untuk menangani situasi di Myanmar saat ini, terutama dengan belajar dari pengalaman.


Di masa lalu, Teuku mengatakan, Indonesia pernah mengajukan diri untuk berbagi pengalaman berdemokrasi dengan Myanmar dengan cara tetap menghargai dan tidak merendahkan satu sama lain.

"(Ketika itu) wakil Indonesia bisa datang ke tempat Aung San Suu Kyi yang dirumahkan tanpa didampingi otoritas Myanmar. Tentunya ini bisa kita coba lagi," ujar Teuku.

Jika mereka menolak pemerintah untuk datang, ia mengatakan, Indonesia dapat berinisiatif mengundang tokoh-tokoh ASEAN sebagai warga sipil untuk berdialog dengan pihak Myanmar.

"Kenapa tidak Indonesia berinisiatif mengundang para sesepuh ASEAN yang pernah hidup di masa militer, di masa transisi militer ke sipil, dan sekarang integrasi militer dan sipil (di Myanmar)," jelas dia.

"Kita punya Mahathir Mohamad dari Malaysia. Dari Singapura, Lim Jock Hoi masih ada. Dari Filipina, Fidel Ramos masih ada. Dari Indonesia, Ibu Megawati yang saya pikir dilihat Aung San Suu Kyi sebagai model kepemimpinan, dan SBY yang membawa orde baru ke orde reformasi sekarang," jelas dia.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya