Berita

Kamp di Xinjiang yang diduga berisi pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur/Net

Dunia

Parlemen Australia Jajaki Mosi Untuk Mengutuk Genosida Uighur

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang menarik perhatian parlemen Australia. Saat ini para legislator tengah membahas mosi untuk menggambarkan tindakan genosida terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Pembahasan mosi untuk mengutuk genosida di Xinjiang dilakukan oleh parlemen Australia pada Senin (22/3). Anggota parlemen dari Partai Liberal yang berkuasa mengerahkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari semua partai.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan sistematis di dunia terjadi di Xinjiang," ujar anggota parlemen dari Partai Liberal, Kevin Andrews, seperti dikutip Reuters.


Andrews mengatakan kamp  interniran skala besar dan dugaan kerja paksa merupakan beberapa alasan yang membuat sejumlah negara melayangkan kecaman terhadap China. Mereka termasuk parlemen Belanda dan Kanada, serta majelis tinggi Inggris dan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada Februari, parlemen Kanada dan Belanda mendapat teguran dari Beijing karena mengeluarkan mosi tidak mengikat yang menyatakan bahwa tindakan terhadap minoritas Uighur merupakan genosida.

Andrews menjelaskan, banyak yang mempertanyakan tindakan Partai Komunis China telah melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1948. Ia pun mendesak Australia untuk menegakkan hukum.

Belum diketahui kapan pemungutan suara atas mosi tersebut akan dilakukan.

Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Anne Stanley telah menyatakan dukungannya. Ia mengungkap, lebih dari 3.000 orang Uighur yang tinggal di Australia menyatakan keputusasaan mereka.

"Kebanyakan orang Uighur Australia mengenal seseorang yang hilang atau tidak terdengar selama bertahun-tahun. Mereka yang di sini tidak tahu apakah mereka yang di sana masih hidup atau sudah mati," kata Stanley.

Hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari Kedutaan Besar China. Tetapi Beijing telah berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya