Berita

Kamp di Xinjiang yang diduga berisi pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur/Net

Dunia

Parlemen Australia Jajaki Mosi Untuk Mengutuk Genosida Uighur

SENIN, 22 MARET 2021 | 14:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang menarik perhatian parlemen Australia. Saat ini para legislator tengah membahas mosi untuk menggambarkan tindakan genosida terhadap minoritas Uighur di Xinjiang.

Pembahasan mosi untuk mengutuk genosida di Xinjiang dilakukan oleh parlemen Australia pada Senin (22/3). Anggota parlemen dari Partai Liberal yang berkuasa mengerahkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari semua partai.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan sistematis di dunia terjadi di Xinjiang," ujar anggota parlemen dari Partai Liberal, Kevin Andrews, seperti dikutip Reuters.


Andrews mengatakan kamp  interniran skala besar dan dugaan kerja paksa merupakan beberapa alasan yang membuat sejumlah negara melayangkan kecaman terhadap China. Mereka termasuk parlemen Belanda dan Kanada, serta majelis tinggi Inggris dan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada Februari, parlemen Kanada dan Belanda mendapat teguran dari Beijing karena mengeluarkan mosi tidak mengikat yang menyatakan bahwa tindakan terhadap minoritas Uighur merupakan genosida.

Andrews menjelaskan, banyak yang mempertanyakan tindakan Partai Komunis China telah melanggar konvensi genosida Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1948. Ia pun mendesak Australia untuk menegakkan hukum.

Belum diketahui kapan pemungutan suara atas mosi tersebut akan dilakukan.

Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Anne Stanley telah menyatakan dukungannya. Ia mengungkap, lebih dari 3.000 orang Uighur yang tinggal di Australia menyatakan keputusasaan mereka.

"Kebanyakan orang Uighur Australia mengenal seseorang yang hilang atau tidak terdengar selama bertahun-tahun. Mereka yang di sini tidak tahu apakah mereka yang di sana masih hidup atau sudah mati," kata Stanley.

Hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari Kedutaan Besar China. Tetapi Beijing telah berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya