Berita

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Dedi Kurnia Menduga Tawaran Jabatan Komisaris Berasal Dari Pemerintah Bukan MUI

SENIN, 22 MARET 2021 | 05:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Informasi terkait adanya permintaan jabatan komisaris BUMN dari MUI diduga berasal dari Kementerian BUMN sendiri.

Laporan Majalah Tempo menyebutkan bahwa saat proses fatwa MUI terkait vaksin AstraZeneca diduga ada lobi pengurus MUI yang meminta jabatan komisiaris BUMN.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat inisatif jabatan komisaris justru berasal dari pihak pemerintah.

Indikasinya, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, indikasi akomodasi politik sangat dilakukan seluas-luasnya.

"Terkesan memang pemerintah yang berupaya seluas-luasnya menarik semua elemen bangsa untuk masuk ke pemerintah, termasuk di dalamnya mengakonodasi sebagai konisaris," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).

Ia menduga akomodasi politik terkait jabatan Komisaris semata-mata untuk stabilitas bukanlah bermotif kinerja murni. Kata Dedi, hal itu oatut disayangkan jika dilakukan oleh pemerintah.

Seharusnya, kata Dedi, BUMN dapat menjadi perusahaan negara yang bekerja secara profesional.

"Mengingat BUMN semestinya tidak perlu menyenangkan semua pihak, ia justru dituntut profesional dan memahami bidang yang menjadi beban kerja," demikian kata Dedi.

Sesaat sebelum kedatangan vaksin AstraZeneca, Senin (8/3) Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama kepaal BPOM, Kepala BNPB bertandang ke Kantor MUI.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah berusaha menjelaskan tentag program vaksinasi Covid-19).

Pertemuan mengalami perdebatan karena di dalam vaksin buatan Inggris itu terdapat unsur babi.

Hal inilah yang kemudian memicu perdebatan. Di tengah perdebatan itu, disebutkan ada beberapa pengurus MUI yang meminta jabatan komisaris BUMN.

Informasi ini dibantah oleh anggota Komisi Fatwa MUI, Aminuddin Yakub.

Populer

Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris

Sabtu, 01 Mei 2021 | 11:57

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Gelombang Protes THR Lewat Petisi, Don Adam Kritik Sri Mulyani Samakan ASN Dengan Romusha

Jumat, 30 April 2021 | 14:31

Detik-detik Penangkapan Munarman, Diseret Sampai Dilarang Pakai Sandal

Selasa, 27 April 2021 | 18:19

Tak Terima Prabowo Diolok-olok Anak Buah Moeldoko, PP Perisai Curiga Ada Upaya Geser Posisi Menhan

Selasa, 27 April 2021 | 08:29

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Munarman Memang Dikenal Berani Sejak Jadi Aktivis, Tapi Untuk Jadi Teroris Rasanya Berlebihan

Rabu, 28 April 2021 | 07:48

UPDATE

Azis Syamsuddin Absen Panggilan KPK, Cemas Jumat Keramat Atau Takut Bukti Valid?

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:19

Dipenjara Tujuh Bulan, Jumhur Hidayat: Kayak Liburan

Jumat, 07 Mei 2021 | 22:03

Di Sekolah Insan Cendekia Madani, LaNyalla Sampaikan 4 Prioritas Kerja DPD RI

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:54

Beda Dengan Arahan Pusat, Gibran Rakabuming Izinkan Mudik Lokal

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:44

Punya Legalitas, Partai PRIMA Tepis Isu Kebangkitan Komunis

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:16

Pasca Bebas, Jumhur Hidayat Disambut Puluhan Aktivis

Jumat, 07 Mei 2021 | 21:15

Mencoba Kelabuhi Petugas, Enam Orang Nekat Tumpangi Ambulans Demi Mudik

Jumat, 07 Mei 2021 | 20:57

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus Ami: Ini Persoalan Serius!

Jumat, 07 Mei 2021 | 20:38

Partai PRIMA Buka Pintu Untuk Parpol Lain Yang Tak Lolos Verifikasi

Jumat, 07 Mei 2021 | 20:13

Gembong Dan Airlangga Jajaki Kolaborasi

Jumat, 07 Mei 2021 | 19:57

Selengkapnya