Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Rakyat Butuh Beras, Tapi Disuguhi Aspal Dan Cor-coran

MINGGU, 21 MARET 2021 | 13:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur hingga lupa mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Setidaknya, Jokowi telah gagal dalam mengelola beras di negeri ini.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi rencana pemerintah impor 1 juta ton beras.

Dia menilai Presiden Jokowi telah gagal dalam mengelola beras karena manajemen tata kelola beras berbasis petani Indonesia tidak berjalan.

"Bagaimana bisa terjadi stok beras yang layak konsumsi hanya tinggal 500.000 ton? Lalu dengan mudahnya impor 1 juta ton. Petani bisa menjerit jika panen padi mereka harganya jatuh karena pasar dibanjiri beras impor," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/3).

Menurut Ubedilah, rezim Jokowi memang salah fokus dan salah tata kelola keuangan. Di mana lebih besar pasak daripada tiang. Sementara pemasangan pasang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Rezim ini lebih fokus mengerjakan infrastruktur daripada mengutamakan kebutuhan rakyatnya yang paling mendasar yaitu pangan, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.

Ubedilah menduga kegemaran pemerintah membangun infrastruktur itu didasari alasan bahwa pembangunan infrastruktur akan menguntungkan elite karena langsung dikerjakan dari uang APBN dan langsung dapat keuntungannya.

“Soal jalan tol dipakai atau tidak itu urusan nanti yang penting proyek jalan dan elit politik bersama pebisnis infrastruktur dapet untung duluan. Ini watak jahat rezim ini," sambung Ubedilah.

Selain itu, masih kata Ubedilah, besarnya jumlah impor beras juga menunjukkan kegagalan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Termasuk juga sebagai tanda-tanda kegagalan proyek lumbung pangan yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto.

"Jika boleh menggunakan narasi satir yang keras mungkin bisa muncul kalimat ini, 'rakyat perlu beras tetapi disuguhi aspal dan cor-coran'. Kasian rakyat hanya dijadikan obyek bukan subyek dalam pemerintahan ini," pungkas Ubedilah.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

UPDATE

Kupas Tuntas Cita-cita Penegakan Syari'at Islam di Indonesia

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:51

6.969 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN ke KPK

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:20

KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berlangsung Terkait Dugaan Korupsi Walikota Semarang

Kamis, 18 Juli 2024 | 23:01

Gen-KAMI Nilai SKK Migas Harus Ikutsertakan Milenial Dalam Kelola Hasil Bumi

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:57

Diduga Korupsi Rp170 Miliar, Empat Pegawai Askrindo Jadi Tersangka

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:51

Bursa Kepala Daerah, Figur Ini Mantap Bertarung di Pilkada Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:40

Prabowo Berambisi Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:39

Sri Mulyani: Thomas Mempermudah Komunikasi dengan Tim Prabowo-Gibran

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:30

Target Pemerintah di 2025: Ekonomi Tumbuh 6-7 Persen dan Investasi Tembus Rp 1.900 Triliun

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:24

Legislator PKB Kecewa Pelayanan RSUD Jakarta Kurang Ramah

Kamis, 18 Juli 2024 | 22:18

Selengkapnya