Wacana presiden 3 periode yang terus menggelinding tidak bisa dianggap biasa. Bukan tidak mungkin wacana itu jadi kenyataan.
Direktur Visi Indonesia, Abdul Hamid mengajak masyarakat untuk berkaca dari aksi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membajak Partai Demokrat.
Aksi yang sebelumnya diam-diam dan terus disangkal itu ternyata berbuah kenyataan dengan digelarnya perkumpulan yang diklaim sebagai kongres luar biasa di Deliserdang.
Selain itu, sikap diam Presiden Joko Widodo atas ulah Moeldoko tersebut bukan tidak mungkin akan berulang, sehingga presiden 3 periode jadi kenyataan.
Apalagi sikap beberapa loyalis dan lembaga survei yang selama ini lebih kental sebagai buzzer mulai menyuarakan yang sama terkait dorongan agar Jokowi melanjutkan 3 periode.
“Akhirnya saya harus mengatakan bahwa upaya gerakan untuk memuluskan Jokowi 3 periode ini bukanlah isapan jempol belaka,†tegasnya kepada redaksi, Minggu (21/3).
“Jadi puzzel-puzzel gerakan untuk memuluskan hasrat memperpanjang kekuasaan itu kian nyata, kian terlihat bentuknya,†sambung Abdul Hamid.
Dia mengurai bahwa untuk memuluskan rencana 3 periode dibutuhkan amandemen UUD NRI 1945. Amandemen mengharusnya dukungan dari 2/3 anggota MPR. Artinya mustahil itu berjalan tanpa dukungan Demokrat atau PKS.
Presiden Jokowi, lanjutnya, memang sudah mengatakan tidak ada niat atau tidak minat untuk menjabat 3 periode. Tapi, kata Abdul Hamid, melihat rekam jejak beliau kan banyak yang tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan.
“Yang terbaru misal, beliau mengatakan mendorong akan revisi undang-undang ITE? Tapi ternyata polisi malah membuat tim khusus polisi cyber yang mengontrol dan menindak masyarakat di dunia digital?†tutupnya.
