Berita

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Faizal Hafan Farid/Net

Nusantara

Tolak Rencana Impor Beras, DPRD Jabar: Pemerintah Harus Pahami Kondisi Petani

SABTU, 20 MARET 2021 | 22:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pemerintah melakukan impor beras sebaiknya perlu mengacu kepada kondisi di lapangan. Pasalnya, jika hanya berdasarkan kebijakan atau regulasi dapat berubah-ubah.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Faizal Hafan Farid mengungkapkan, kebijakan impor beras harus bersifat teknis karena panen tengah berlangsung seperti disampaikan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami kondisi para petani lantaran menanam padi tidak mudah ditambah harga pupuk dan bencana banjir.


"Jika ada petani yang berhasil panen dalam kondisi seperti itu seharusnya pemerintah bersyukur," ungkapnya seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (20/3).

Menurut dia, ketika para petani mampu mengatasi persoalan banjir dan mahalnya harga pupuk menjadi pencapaian luar biasa.

Di samping itu, jika rencana impor beras benar dilakukan otomatis secara nasional harga beras turun karena para tengkulak sangat cerdas.

"Mungkin ada sebagian ada yang gagal tapi ada juga yang sukses dan tetap eksis. Karena para tengkulak mengambil manfaat sejak awal penanaman padi," tuturnya.

"Sekarang panen yang tadinya pengen dijual dengan harga Rp 4.000 perkilogram gabah, tapi boro-boro segitu hanya Rp 3.300. Jauh banget kan," tambahnya.

Faizal menilai harga tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan pembelian pupuk. Sehingga, kebijakan impor beras dinilai tidak berpihak kepada para petani.

"Pemerintah juga bilang anti barang asing atau impor. Tapi kalau sama beras itu cinta," ujarnya.

Oleh karena itu, perlu ada penyampaian kepada publik secara bersama-sama bahwasanya pemerintah peduli kepada para petani. Akan tetapi, nasib dan kesejahteraan petani juga harus diperhatikan.

"Yang tadinya pemerintah ada dana untuk membeli beras impor seharusnya bisa juga dimanfaatkan untuk pembelian ke masyarakat jadi dipermudah dan dikelola. Kalau cerita tidak jadi impor beras itu biasa-biasa saja menurut saya. Petani kondisinya tetap saja tidak diuntungkan," tukasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Cetak Rekor 4 Hari Beruntun! Emas Antam Nyaris Tembus Rp2,6 Juta per Gram

Rabu, 24 Desember 2025 | 10:13

Saham AYAM dan BULL Masuk Radar UMA

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:55

Legislator PKB Apresiasi Langkah Tegas KBRI London Laporkan Bonnie Blue

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:44

Prabowo Bahas Kampung Haji dengan Sejumlah Menteri di Hambalang

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:32

Pejabat Jangan Alergi Dikritik

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:31

Saleh Daulay Dukung Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:26

Ribuan Petugas DLH Diterjunkan Jaga Kebersihan saat Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:21

Bursa Asia Bergerak Variatif Jelang Libur Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:13

Satu Hati untuk Sumatera: Gerak Cepat BNI & BUMN Peduli Pulihkan Asa Warga

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:04

Harga Minyak Naik Jelang Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya