Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dinobatkan Jadi Negara Paling Bahagia Di Asia Timur Oleh PBB, Taiwan Justru Merasa Kecewa

SABTU, 20 MARET 2021 | 19:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Taiwan mengajukan protes terhadap sebuah laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protes dilakukan lantaran badan itu, dalam laporan kebahagiaan global, mendaftarkan Taiwan sebagai bagian dari wilayah China.

Menjelang Hari Kebahagiaan Internasional yang biasa dirayakan setiap 20 Maret, Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan untuk PBB merilis World Happiness Report 2021, yaitu daftar yang memuat peringkat tingkat kebahagiaan di 149 negara.

Sementara Finlandia sekali lagi mempertahankan posisi teratas, Taiwan menduduki peringkat sebagai negara paling bahagia di Asia Timur dan ke-24 paling bahagia di dunia.


Terlepas dari penghargaan itu, laporan tersebut secara salah memberi label Taiwan sebagai 'provinsi China' karena Taiwan memang tidak termasuk anggota PBB. Penunjukan yang salah mengikuti jejak semua laporan kebahagiaan sebelumnya yang dirilis oleh kelompok yang berafiliasi dengan PBB itu sejak 2012.

Sebagai tanggapan, kantor perwakilan Taiwan di New York mengatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa pihaknya telah meluncurkan protes menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas negara. Menekankan "Taiwan adalah sebuah negara," dikatakan bahwa mencantumkan Taiwan di bawah pemerintahan China adalah salah, tidak dapat diterima, dan secara terang-terangan mengabaikan demokrasi yang dinamis di negara itu.

Kantor tersebut juga menulis bahwa Taiwan adalah tempat di mana "demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan dan dilindungi, tidak seperti di China." Ini menunjukkan bahwa menunjuk Taiwan sebagai bagian dari China "menghilangkan pekerjaan rakyat Taiwan."

Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan di alun Twitternya.

"Kami sangat senang berada di tingkat teratas di antara negara-negara terkemuka & No. 1 di Asia Timur. Sayangnya, laporan tersebut mencantumkan kami sebagai #Taiwan Provinsi #China. Lihat, kami justru senang tidak menjadi bagian darinya. Faktanya, kami tidak akan senang jika kami menjadi bagian darinya atau diperintah oleh pemerintahnya," cuit kementerian.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kolas Yotaka juga menulis di Twitter bahwa Taiwan akan memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi jika PBB berhenti menyebutnya sebagai 'provinsi China'.

Selain akun resmi negara, sejumlah netizen juga ikut menyuarakan komentarnya dengan menyatakan bahwa Taiwan memang negara yang terpisah dari China.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya