Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dinobatkan Jadi Negara Paling Bahagia Di Asia Timur Oleh PBB, Taiwan Justru Merasa Kecewa

SABTU, 20 MARET 2021 | 19:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Taiwan mengajukan protes terhadap sebuah laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protes dilakukan lantaran badan itu, dalam laporan kebahagiaan global, mendaftarkan Taiwan sebagai bagian dari wilayah China.

Menjelang Hari Kebahagiaan Internasional yang biasa dirayakan setiap 20 Maret, Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan untuk PBB merilis World Happiness Report 2021, yaitu daftar yang memuat peringkat tingkat kebahagiaan di 149 negara.

Sementara Finlandia sekali lagi mempertahankan posisi teratas, Taiwan menduduki peringkat sebagai negara paling bahagia di Asia Timur dan ke-24 paling bahagia di dunia.


Terlepas dari penghargaan itu, laporan tersebut secara salah memberi label Taiwan sebagai 'provinsi China' karena Taiwan memang tidak termasuk anggota PBB. Penunjukan yang salah mengikuti jejak semua laporan kebahagiaan sebelumnya yang dirilis oleh kelompok yang berafiliasi dengan PBB itu sejak 2012.

Sebagai tanggapan, kantor perwakilan Taiwan di New York mengatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa pihaknya telah meluncurkan protes menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas negara. Menekankan "Taiwan adalah sebuah negara," dikatakan bahwa mencantumkan Taiwan di bawah pemerintahan China adalah salah, tidak dapat diterima, dan secara terang-terangan mengabaikan demokrasi yang dinamis di negara itu.

Kantor tersebut juga menulis bahwa Taiwan adalah tempat di mana "demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan dan dilindungi, tidak seperti di China." Ini menunjukkan bahwa menunjuk Taiwan sebagai bagian dari China "menghilangkan pekerjaan rakyat Taiwan."

Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan di alun Twitternya.

"Kami sangat senang berada di tingkat teratas di antara negara-negara terkemuka & No. 1 di Asia Timur. Sayangnya, laporan tersebut mencantumkan kami sebagai #Taiwan Provinsi #China. Lihat, kami justru senang tidak menjadi bagian darinya. Faktanya, kami tidak akan senang jika kami menjadi bagian darinya atau diperintah oleh pemerintahnya," cuit kementerian.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kolas Yotaka juga menulis di Twitter bahwa Taiwan akan memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi jika PBB berhenti menyebutnya sebagai 'provinsi China'.

Selain akun resmi negara, sejumlah netizen juga ikut menyuarakan komentarnya dengan menyatakan bahwa Taiwan memang negara yang terpisah dari China.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya