Presiden Recep Tayyip Erdogan/Net
Turki menarik diri dari kesepakatan internasional tentang perlindungan perempuan. Kabar itu disiarkan pada Sabtu (20/3) oleh media pemerintah Turki.
Belum ada penjelasan resmi tentang alasan Turki mundur dari kesepakatan yang dirancang untuk melindungi perempuan, sementara para pegiat terus-terusan menggencarkan kampanye perang melawan kekerasan rumah tangga.
Para pejabat di Partai AK yang berkuasa di Turki pernah mengatakan pada tahun lalu bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mundur di tengah perselisihan tentang bagaimana mengekang kekerasan yang meningkat terhadap perempuan.
Kesepakatan Dewan Eropa, yang dibentuk di Istanbul, berjanji untuk mencegah, menuntut dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan kesetaraan.
Menteri Kebijakan Keluarga Perburuhan dan Sosial, Zehra Zumrut, mengatakan di Twitter bahwa jaminan hak-hak perempuan adalah regulasi yang ada dalam anggaran rumah tangga pemerintahan dan konstitusi Turki.
"Sistem peradilan kami dinamis dan cukup kuat untuk menerapkan peraturan baru sesuai kebutuhan,†kata Zehra Zumrut, seperti dikutip dari
Reuters, Sabtu (20/3).
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk kekerasan terhadap perempuan. Baru-baru ini ia mengatakan, pemerintahnya akan bekerja untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan.
Keputusan Erdogan muncul setelah dia meluncurkan reformasi peradilan bulan ini yang menurutnya akan meningkatkan hak dan kebebasan, dan membantu memenuhi standar UE.
Turki telah menjadi kandidat untuk bergabung dengan blok itu sejak 2005, tetapi pembicaraan akses telah dihentikan karena perbedaan kebijakan dan catatan hak asasi manusia yang dimiliki Ankara.
Selain Turki, Polandia juga menyatakan mundur dari kesepakatan itu. Pengadilan tertinggi Polandia memeriksa pakta tersebut setelah seorang anggota kabinet mengatakan Warsawa harus keluar dari perjanjian yang dianggap terlalu liberal oleh pemerintah nasionalis.
