Berita

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki/Net

Dunia

Lima Staf Gedung Putih Diberhentikan Karena Terbukti Gunakan Ganja Di Masa Lalu, Munculkan Protes Dan Kritik Keras

SABTU, 20 MARET 2021 | 11:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lima staf Gedung Putih telah diberhentikan karena terbukti terlibat dalam penggunaan ganja atau mariyuana di masa lalu. Pemecatan itu justru terjadi ketika Joe Biden di awal ia menjabat menyerukan akan melonggarkan kebijakan ini dalam upaya untuk memodernisasi dan memperluas kumpulan orang yang dapat bekerja di sana.

Sebelumnya, ada lusinan staf yang terancam kehilangan pekerjaan atau dipaksa untuk bekerja dari jarak jauh karena riwayat penggunaan ganja. Namun, para pejabat mengkliam bahwa hanya lima saja yang diberhentikan, itu pun bukan karena semata riwayat ganja di masa lalu melainkan ada masalah 'lain' yang tekait dengan keamanan.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pemberhentian itu bukan semata-mata karena riwayat ganja.


"Kami mengumumkan beberapa minggu yang lalu bahwa Gedung Putih telah bekerja dengan layanan keamanan untuk memperbarui kebijakan guna memastikan bahwa penggunaan ganja di masa lalu tidak secara otomatis mendiskualifikasi staf untuk bertugas di Gedung Putih," ujar Psaki dalam cuitannya pada Jumat (19/3) waktu setempat.

Cuitannya itu menautkan laporan awal NBC News tentang pedoman yang telah diubah.

Kebijakan baru dari Joe Biden justru akan membuat banyak generasi muda bisa bekerja di Gedung Putih selagi penggunaan ganja hanyalah sekedar masa lalu dan mereka tidak terkait dengan narkoba.

Biasanya, staf Gedung Putih harus menerima izin keamanan yang sangat rahasia, yang karenanya penggunaan narkoba dapat didiskualifikasi.

Untuk menyiasati hal ini, staf yang di masa lalunya menggunakan ganja 'secara terbatas' dan telah melalui tinjauan, maka tidak memerlukan izin keamanan, dia akan diberikan pembebasan untuk bekerja tanpa izin tersebut.

Kebijakan tersebut sebenarnya tidak memperbolehkan pegawai untuk menggunakan ganja atau mariyuana atau  pernah menggunakannya lebih dari sekali atau dua kali dalam setahun. Menurut Associated Press, penggunaan mariyuana secara “terbatas” berarti kurang dari 15 kali dalam setahun terakhir.

"Intinya begini, dari ratusan orang, hanya lima orang staf di Gedung Putih yang tidak lagi dipekerjakan," tulisnya.

Beberapa orang lain dengan riwayat penggunaan ganja bekerja dari jarak jauh saat mereka menjalani tinjauan kesesuaian, menurutnya.

Staf dengan pembebasan izin menghadapi aturan dan pengawasan tambahan, kata pejabat. Mereka harus berjanji untuk berhenti menggunakan mariyuana sepenuhnya saat bekerja untuk pemerintah, menyetujui pengujian obat secara acak, dan mungkin diarahkan untuk bekerja dari rumah sampai mereka memenuhi standar izin.

Meskipun pemerintahan Biden lebih permisif daripada pemerintahan kepresidenan sebelumnya, penghentian tersebut mendapat kecaman luas, terutama karena ganja telah legal di DC selama lebih dari lima tahun. Itu tetap ilegal di tingkat federal.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya