Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementrian Komunikasi dan Informasi merilis enam kasus informasi palsu alias hoax yang beredar di media sosial.
Dari catatan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aptika, yang diterima redaksi, Sabtu (20/3) terdapat enam informasi hoax yang beredar di masyarakat.
Yang pertama, hoax pesan Whatspp Bupati Jombang Munjidah Wahab. Dalam pesan Whatssapp tersebut, orang yang mengaku Bupati Jombang membuka penggalangan dana untuk pembangunan pondok pesantren.
Namun akhirnya informasi dibantah oleh Kepala Dinas Kominfo Jombang, Budi Winarno. Ia meminta agar masyarakat memastikan kembali dan tidak langsung percaya atas pesan yang mengatasnamakan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Lalu, salah satu akun Whatsapp mengatasnamakan BPJS. Dimana akun tersebut memberikan pesan yang menyebut BPJS Kesehatan memberikan dana bantuan sebesar Rp 200 juta.
Namun Faktanya, BPJS Kesehatan melalui akun resminya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar atau hoax. Sebab BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana tunai kepada peserta JKN-KIS.
Kemudian hoax postingan di media sosial Facebook sebuah surat dengan kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) yang menyebut seluruh pegawai honorer akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes.
Dan yang paling mengkhawatirkan ialah, beredarnya sebuah grafik kadar antibodi setelah divaksin Covid-19 menurun. Dokter sekaligus edukator dan Tim Penanganan Covid-19, Muhamad Fajri Adda'i, menyebut grafik yang diklaim sebagai antibodi seseorang setelah menerima vaksin Covid-19 tersebut tidak benar.
"Tidak ada orang yang setelah divaksin Covid-19 misalnya antibodinya malah menjadi mendekati nol. Kalaupun ada itu hanya kasuistik saja seperti orang tersebut sistem imunnya gagal membentuk antibodi tetapi itu bukan konsep secara umum," kata Dokter Muhamad Fajri Adda'i
Hasil penelusuran gambar grafik di internet juga menemukan bahwa grafik tersebut telah sebelumnya diunggah dari suatu laman blogspot di tahun 2017, dan Januari 2020 serta tidak menyebutkan informasi terkait vaksinasi Covid-19.
