Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir/Net
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir, memastikan bahwa serangan terhadap Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir memiliki keterkaitan dengan Iran, karena dilakukan dengan menggunakan senjata buatan atau yang dipasok oleh negara itu.
Hal itu dikatakan Al-Jubeir dalam wawancara terbarunya bersama media Saudi, Arab News yang disiarkan Jumat (19/3) waktu setempat.
"Semua rudal dan drone yang masuk ke Saudi adalah buatan Iran atau dipasok oleh Iran," katanya, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Sabtu (20/3).
"Beberapa dari mereka, seperti yang telah kami katakan, datang dari utara; beberapa datang dari laut," katanya, mengacu pada serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco.
Houthi yang didukung Iran terus meluncurkan drone bermuatan bom dan rudal balistik ke Arab Saudi hampir setiap hari.
Dan terlepas dari kecaman AS atas serangan itu, pemerintahan Biden terus maju dengan mencabut penunjukan teroris dari kelompok Yaman beberapa hari setelah Presiden Joe Biden menjabat.
Washington dan kelompok bantuan lainnya mengklaim bahwa penunjukan itu akan mempersulit bantuan kemanusiaan mengalir ke seluruh negeri. Menurut pejabat AS dan PBB, Yaman adalah rumah bagi salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia.
Selain itu, Biden juga mencabut daftar Pemimpin Yaman dan dua pejabat senior lainnya dalam Daftar Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT).
Tapi Al-Jubeir mengatakan penunjukan teroris tidak dan tidak akan menghentikan bantuan ke negara itu.
Dia mengatakan Arab Saudi membuat ini "sangat jelas" kepada sekutu Eropa dan Amerika, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pejabat Saudi itu melanjutkan dengan memberikan contoh negara yang menjadi rumah bagi organisasi teroris, seperti Hizbullah Lebanon, Taliban Afghanistan, ISIS di Suriah dan Al-Shabab di Somalia. "Ini tidak menghentikan bantuan untuk sampai ke negara-negara tersebut," katanya.
"Houthi adalah masalahnya," tegas Al-Jubeir, dengan mengatakan mereka mencuri bantuan asing dan menjualnya untuk "membiayai mesin perang mereka."
Al-Jubeir menambahkan: "Mereka melantik anak laki-laki - 9, 10, 11 tahun - dan menempatkan mereka di medan perang, yang bertentangan dengan hukum internasional dan pelanggaran berat hak asasi manusia."
