Impor Beras Lagi: Pepesan Kosong Janji-janji Jokowi

DALAM kampanye Pilpres 2014, janji politik Jokowi yang paling bombastis adalah akan membuka lahan pertanian sawah sebanyak 1 juta hektare setiap tahunnya.

Faktanya, BPS justru menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan BPS pada 2018 lalu, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektare.

Sebaliknya, impor beras RI tahun 2018 tercatat sangat tinggi. Mencapai 2,3 juta ton. Bahkan dalam 5 tahun terakhir (2015-2019), rata-rata impor beras mencapai di atas 1 juta ton per tahun.

Jadi sesungguhnya rakyat sudah bisa menilai kegagalan pemerintahan Jokowi dalam membangun pertanian nasional di periode pertamanya. Ini saya sebut sebagai pepesan kosong pertama.

Jika sebelum Reformasi 98 ada GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan kepada Presiden, maka kegagalan di sektor pertanian tentunya dapat menimbulkan penolakan MPR atas laporan pertanggungjawaban presiden periode 2014-2019.

Beruntung presiden sekarang hanya berhaluan pada janji kampanye dirinya sendiri. Dan janji dapat dimaknai dengan multitafsir politik (baca: ngeles).

Selanjutnya pada kampanye Pilpres 2019, Jokowi berjanji akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Tetapi baru setahun janji itu diucapkan, pemerintah berencana akan impor beras lagi pada 2021 ini.

Pemerintah semestinya membaca data BPS. Demografi penduduk  perdesaan di Indonesia masih lebih dari 40%. Di sisi tenaga kerja, dari 128 juta pekerja, lebih dari 38 juta bekerja di sektor pertanian.

Jadi semestinya pembangunan sektor pertanian menjadi mandatory, bukan hanya soal swasembada pangan atau ketahanan pangan. Tapi ini soal distribusi ekonomi yang lebih adil.

Jika kita lihat lagi data BPS September 2020, jumlah penduduk miskin 27,55 juta orang (10,19% dari total penduduk). Angka itu naik 0,41% dibanding Maret 2020, dan naik 2,76% dibanding September 2019. Dan sebagian besar peningkatan penduduk miskin terjadi di perdesaan.

Jadi, saya melihat ini sebagai pepesan kosong kedua. Bahkan sebelumnya Presiden Jokowi mengajak rakyat untuk membenci produk asing. Tapi kok untuk beras, ganas sekali impornya.

Gde Siriana Yusuf
Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies)