Aksi protes warga Myanmar atas kudeta militer/Net
Sebelum protes besar-besaran berlangsung di Myanmar, ratusan CCTV dilaporkan telah dipasang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengekang kejahatan.
Namun pengunjuk rasa di Myanmar saat ini khawatir jika CCTV tersebut digunakan untuk mengawasi mereka, memicu "kediktatoran digital", setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Sejak kudeta, lebih dari 200 orang dilaporkan tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh petugas keamanan.
Sejauh ini, pasukan keamanan sendiri telah fokus untuk menangani pengujuk rasa di ibukota Naypyitaw, Yangon, dan Mandalay, di mana ratusan CCTV telah terpasang.
Human Rights Watch telah menyatakan keprihatinan atas CCTV yang kemungkinan telah dipersenjatai dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat memindai wajah dan pelat nomor kendaraan di tempat umum.
"Bahkan sebelum protes, CCTV menjadi perhatian kami, jadi kami akan mencoba dan menghindarinya, dengan mengambil rute berbeda untuk pulang, misalnya," ujar seorang pengunjuk rasa di Yangon, Win Pe Myaing, seperti dikutip
Reuters, Jumat (19/3).
"Kami yakin polisi dan militer menggunakan sistem untuk melacak demonstrasi dan protes. Ini seperti kediktatoran digital, rezim menggunakan teknologi untuk melacak dan menangkap warga, dan itu berbahaya," tambahnya.
Dari laporan
Myanmar Now, pemasangan CCTV merupakan bagian dari Safe City, sebuah proyek untuk mengekang kejahatan di kota-kota besar. Sebagian besar dari peralatan yang digunakan di Safe City sendiri berasal dari raksasa teknologi China, Huawei.
Namun Huawei mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa mereka hanya menyediakan peralatan infrastruktur standar, sehingga teknologi pengenalan wajah dan pelat nomor bukan dari perusahaannya.
