Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Redakan Ketegangan Dengan Mesir, Turki Larang TV Ikhwanul Muslim Siarkan Acara Kritik Terhadap Kairo

JUMAT, 19 MARET 2021 | 07:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Turki dan Mesir terus berupaya mencari cara untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara keduanya. Berbagai usaha dilakukan termasuk melakukan sejumlah dialog.

Selain dialog, terbaru otoritas Turki juga telah memerintahkan tiga saluran TV yang berbasis di Istanbul yang berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin untuk segera menghentikan tayangan yang mengandung unsur kritik yang ditujukan ke Mesir.

Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Al Arabiya pada Kamis (18/3), tiga saluran Ikhwanul Muslimin tersebut adalah El Sharq TV, Watan TV, Mekameleen. Ketiganya diminta untuk segera menghentikan penayangan acara politik yang kritis terhadap Mesir dan hanya menayangkan acara dan serial non-politik.


Jika mereka berani menentang perintah tersebut, pemerintah Turki tidak akan segan memberikan sanksi termasuk menutup stasiun TV bersangkutan secara permananen.

Ketegangan Kairo dan Istanbul memuncak pada 2013 setelah tentara Mesir menggulingkan Presiden Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mursi, sekutu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sejak itu, Mesir menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, sementara Partai AK yang berakar Islam dari Erdogan mendukung pemerintahan Mursi yang berumur pendek tersebut. Banyak anggota Ikhwanul Muslimin dan pendukung mereka telah melarikan diri ke Turki, karena Mesir telah melarang kegiatan mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, pejabat dari Mesir dan Turki mengatakan ada dialog yang sedang berlangsung antara keduanya, meskipun terbatas.

Menanggapi perintah tersebut, saluran El Sharq TV di akun resminya di Twitter mengatakan mereka telah menghentikan salah satu acara mereka.

"Kepada pengikut kami yang terkasih, kami meminta maaf (karena tidak menayangkan) episode 'The Streets of Egypt malam ini," cuitnya tanpa keterangan lebih lanjut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya