Proteksi risiko bisnis UMKM harus menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM. Proteksi bertujuan meringankan dan mempercepat pemulihan usaha ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran hingga bencana alam.
Demikian disampaikan CEO BRI Insurance, Fankar Umran, yang juga menyebut selama ini pemberdayaan UMKM memberi penekanan pada sisi pembiayaan, sementara proteksi tidak begitu dipikirkan.
Padahal, ketika UMKM terpapar risiko, maka sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan atau menjadi unbankable.
“Kalau terpapar (risiko) maka sulit dibiayai, turunlah (bantuan) pemerintah. Ada Rp 80 triliun kemarin, dana pemerintah untuk kebencanaan, termasuk pemulihan UMKM. Kalau itu diasuransikan, pemerintah tidak perlu turun tangan sebesar itu,†papar Fankar dalam seminar daring ‘Penguatan UMKM Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional’ di Jakarta pada 9 Maret lalu.
Fankar menuturkan, di Indonesia lebih banyak membahas mengenai
single risk event dan tidak memberikan tempat yang layak kepada
catastrophic event seperti kejadian bencana.
Akibatnya, ketika terjadi bencana banyak pelaku UMKM yang sulit untuk kembali bangkit dengan cepat. Untuk itu, katanya, menjaminkan risiko
catastrophic event sangat penting dibandingkan
dengan pilihan mengelola risiko lain.
Mentransfer risiko, tegas Fankar, sangat penting karena pelaku usaha membayar premi kecil untuk mendapatkan jaminan yang besar, sekaligus mempercepat pemulihan dan menghindari rentenir.
“Kalau lihat profil masyarakat yang terjebak rentenir itu kadang menjamin rumahnya. Padahal bunga sangat besar. Pilihannya ialah UMKM harus dilindungi dari sisi kegagalan risiko karena faktor eksternal,†ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry, Warjiyo menyebutkan, UMKM memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.
“Kita tahu bersama, peran penting UMKM ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena jumlah unit usaha yang besar dan membuka lapangan kerja. Sehingga Presiden dan pemerintah mendukung penuh pengembangan UMKM,†katanya.
Perry menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan 4 program untuk mengembangkan UMKM.
Pertama, memberikan kewirausahaan kepada pelaku UMKM melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan, hingga pemasaran.
Kedua, membantu akses keuangan. Ketiga, mendorong UMUM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi. Keempat, memperluas pemasaran UMKM.
Perry menyebutkan, instruksi Presiden sangat jelas melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, terdapat program berwisata di Indonesia saja, sehingga mendorong pemasaran produk UMKM.
Sementara dari sisi perbankan, BRI menjadi salah satu perbankan yang fokus untuk meningkatkan kewirausahaan UMKM. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Supari mengatakan, pihaknya terkena dampak dari pandemi Covid-19 karena sekitar 82% portofolionya ialah sektor UMKM.
“Pada bulan kedua mereka sudah tidak punya tabungan lagi, modal kerja sudah dipakai untuk biaya hidup. Sekarang sudah 1 tahun pandemi, BRI terus membantu untuk meningkatkan daya saing mereka,†jelasnya.
Supari menyebutkan, tantangan UMKM Indonesia antara lain sekitar 90% masih pada level tradisional, serta rasio wirausahawan yang hanya 3,46%, atau lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang sekitar 7%.
Menurutnya, kontribusi sektor UMKM untuk ekspor juga masih kecil, yakni hanya 14,37% atau lebih rendah dari Vietnam yang sebesar 17%, Thailand 27,4%, ataupun Filipina sebanyak 13,2%.
Tak hanya itu, BRI juga aktif berkontribusi lebih dalam percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BRI sangat aktif menyalurkan sejumlah program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah, seperti restrukturisasi, KUR, dan lainnya.
“UMKM memang sangat rentan. Ada yang bisa bertahan, ada yang menemukan titik efisiensi baru sehingga bisa bangkit, ada juga kelompok yang justru tumbuh,†tutup Supari.
