Mendag Lutfi: Impor Beras Bagian Dari Strategi Agar Tidak Diatur Spekulan Berniat Buruk

Pemerintah tidak berniat sedikitpun menjatuhkan harga beras petani. Sebaliknya pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tidak turun dan tetap stabil.

Begitu tegas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi polemik mengenai rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton pada tahun ini. Lutfi menekankan bahwa impor justru dilakukan untuk menjaga harga kestabilan pangan di tanah air.  

"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/3).

Lutfi mengurai bahwa pemerintah merasa perlu dalam menjaga menjaga kestabilan stok dan harga pangan, yang berpotensi dipermainkan oleh spekulan. Pemerintah, sambungnya, sama sekali tak berniat menjatuhkan harga beras petani, terutama saat petani sedang panen raya tiba.

"Kalau harga gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian dari pada penghancuran harga beras petani," ungkap Lutfi.

Impor beras merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan harga pangan dan memastikan stok tercukupi. Mengenai harga beras, pemerintah ingin agar tetap terjangkau oleh rakyat, sekalipun pandemi Covid-19 masih terjadi.

Kelangkaan beras tidak boleh terjadi di masa pandemi. Sebab kelangkaan itu bisa memicu harga beras menjadi tak terkendali dan membahayakan perekonomian.

Bahkan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi jika para spekulan mencoba “bermain” untuk mengambil keuntungan pada saat pandemi.

"Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," kata Lutfi.

Nantinya, beras impor tidak akan langsung begitu saja digelontorkan ke pasar. Sebaliknya, beras akan disimpai untuk menambah cadangan atau iron stock.

"Jadi tidak dijual serta-merta ketika panen, keputusan kapan iron stock itu mesti keluar harus dimusyawarahkan bersama-sama (antar pemangku kebijakan)," ucap Lutfi.