Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono/Net

Politik

Kata Arief Poyuono, Indonesia Tidak Cocok Meniru Presiden Dua Periode Ala Amerika Serikat

KAMIS, 18 MARET 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Landscape atau bentangan politik di Indonesia jauh berbeda dengan di Amerika Serikat. Sehingga sistem kepemimpinan di Indonesia tidak bisa serta merta meniru Amerika Serikat walaupun kini menjadi negara demokrasi yang maju.

Begitu kira-kira yang hendak disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono dalam acara Mata Najwa “Gaduh tiga Periode” yang digelar pada Rabu malam (17/3). Turut hadir satu meja dengan Arief, pengamat dari Indobarometer, M. Qodari; pakar hukum tata negara, Refly Harun; dan Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Arief mengurai bahwa Amerika Serikat hanya terdiri dari dua partai, sehingga wajar jika jabatan presiden dibatasi dua periode, di mana satu periode adalah empat tahun.


Sementara Indonesia memiliki banyak partai. Sehingga, presiden yang terpilih pasti akan dihadapkan pada masalah konsolidasi di awal pemerintahan. Artinya, waktu untuk benar-benar menakhodai bangsa ini menjadi menipis.

“AS cuma dua partai, Indonesia berkarung-karung. Abis presiden terpilih ya dagang kebo. Artinya tidak ada stabilitas dalam kepemimpinan nasional,” tegasnya.

Kondisi demikian, kata Arief Poyuono, juga akan membuat investor enggan menanamkan modal untuk investasi jangka panjang di Indonesia. Sebab, tidak adanya stabilitas dalam dunia politik.

“Investasi jangka panjang sedikit karena investor takut,” tuturnya.

Arief menekankan bahwa idenya agar jabatan presiden tiga periode bukan serta merta diartikan bahwa presiden akan menjabat selamanya dan menjadi otoriter. Dia yakin 85 persen rakyat Indonesia akan mendukung idenya tersebut.

“Tiga periode itu bukan artinya selama-lamanya,” demikian Arief.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya