Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Pakar Hukum: Konstitusi Boleh Dilanggar Itu Ungkapan Keputusasaan

KAMIS, 18 MARET 2021 | 09:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal konstitusi boleh dilanggar dianggap sebagai sebuah keputusasaan dalam upaya menyelematkan rakyat dari keterpurukan ekonomi saat ini.

Penilaian itu sebagaimana disampaikan oleh pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Dia merespon pernyataan Mahfud MD yang disampaikan usai silaturrahim dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat di Markas Kodam V/Brawijaya di Surabaya.

"Sebagai pakar hukum konstitusi, pernyataan Mahfud MD berlebihan. Saya mengira pernyataan tersebut diungkapkan dikarenakan keputusasaan beliau dalam upaya menyelamatkan rakyat dari keterpurukan ekonomi yang ada saat ini," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/3).

Menurut Saiful, pernyataan Mahfud dapat menimbulkan problematika di lapangan, mengingat selain posisinya sebagai Menko Polhukam, Mahfud juga pernah menjabat sebagai hakim, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang tugas dan kewenangannya adalah menjaga marwah konstitusi atau UUD 1945.

"Bagaimana mungkin seorang pejabat negara menyatakan yang demikian, mestinya sebagai pejabat negara memastikan UUD 1945 tegak lurus dilaksanakan bahkan tidak sedikitpun untuk disimpanginya dalam kondisi apapun," tegas Saiful.

Saiful pun takut pernyataan Mahfud dapat berakibat fatal bagi terlaksananya berbangsa, bernegara yang berdasar kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

"Kalau kemudian pejabat setingkat menko menyatakan konstitusi boleh disimpangi, maka jangan-jangan rakyat akan banyak menyimpangi konstitusi yang akan berakibat fatal bagi terlaksananya berbangsa dan bernegara yang berdasar kepada Pancasila dan UUD," pungkasnya.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

UPDATE

Final Piala Thomas, Anthony Ginting Kalahkan Pebulutangkis China Lu Guangzu

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:33

Kapal Perang AS dan Kanada Seliweran di Selat Taiwan, Pasang Badan Hadapi China?

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:31

Temuan Lab 45, Publik Mulai Bicarakan Jokowi Mundur karena Omnibus Law

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:23

Emmanuel Macron: Pertumpahan Darah Pengunjuk Rasa Aljazair di Paris Tahun 1961 Tidak Termaafkan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:21

Rangkaian Hari Habitat Dunia, BTN Gelar Akad Kredit Massal 3.000 Unit Rumah

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:19

Seoul Mencatat Pagi Terdingin di Pertengahan Oktober dalam 64 Tahun Terakhir

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:07

Singgung Afghanistan, Norwegia, dan Inggris, Paus Fransiskus: Kekerasan Selalu Merugi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:56

Cak Imin: Indikator Pembangunan Sukses Bukan hanya Ekonomi, tapi Kebahagiaan Warga

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:55

Didampingi 2 Mantan Ketum HMI, Erick Thohir Kunjungi Kampung Halamannya

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:28

Ada 38.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia, Provinsi Jateng Tertinggi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:19

Selengkapnya