Bertemu Stafsus Presiden, Imakipsi Bahas Polemik Peta Jalan Pendidikan Nasional

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia (Imakipsi) melakukan audiensi bersama staf khusus presiden Aminudin Maruf pada Senin (15/3).

Wakil Ketua Umum DPP Imakipsi, Salman beserta Sekjen Imakipsi Akmal dan beberapa ketua departemen membawakan narasi dan mendiskusikan beberapa hal terkait kemahasiswaan terkhusus dalam sudut pandang pendidikan.

Imakipsi merupakan sebuah organisasi yang konsisten di bidang pendidikan selama 20 tahun pasca berdiri yang kekinian turut merasakan dampak persoalan sektor pendidikan sampai ke daerah.

"Imakipsi adalah wadah bagi kawan kawan mahasiswa ruang lingkup fakultas pendidikan untuk ikut serta dalam mengawal, menjalankan, memberi masukan terhadap kebijakan publik yang bersifat khusus terhadap dunia pendidikan," kata Salman dalam keterangannya, Rabu (17/3).

"Maka secara implisit, Imakipsi ini adalah stakeholder pendidikan dari kalangan mahasiswa yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia,” sambungnya,

Dalam audiensi itu, Salman menyinggung soal polemik Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN yang akan menjadi sebuah grand design dan menentukan pendidikan Indonesia di masa depan.

PJPN adalah sebuah rancangan yang akan mengatur pengelolaan kurikulum, SDM, digitalisasi dan infrastruktur di masa depan dengan visi membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

“Secara kelembagaan Imakipsi akan terus mengawal keberlangsungan PJPN ini supaya tidak ada oasis-oasis yang merasa ketertinggalan dan terjadinya perselingkuhan orientasi di mana perkotaan lebih diutamakan daripada pedesaan,” terangnya.

Ditambahkan Sekjen IMakipsi, Akmal, proses keberlangsungan PJPN ini seharusnya melibatkan instansi atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan seperti Imakipsi.

"Sebab kami mengetahui kondisi pendidikan disetiap daerah yang dihimpun dari anggota Imakipsi yang tersebar diseluruh Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, proses keberlangsungan PJPN itu ada di Kemendikbud sebagai eksekutor. Namun, sampai saat ini Kemendikbud selalu menutup ruang kepada kami untuk memberikan sumbangsih atas kesuksesan daripada PJPN tersebut.

"Proses pembuatan PJPN juga harus tetap berlandaskan dari UUD 1945 agar tidak muncul sebuah polemik seperti yang sedang terjadi sekarang, maka dari itu Kemendikbud sebagai instansi yang berwenang harus jeli dalam proses perancangan PJPN,” jelasnya.

Mendapat masukan tersebut, Aminudin Maruf mengapresiasi Imakipsi yang selalu ikut andil menjadi aktor kebijakan publik dan konsisten bergerak dalam bidang pendidikan.

"Memang seharusnya mahasiswa cepat dan tanggap dalam merespons sebuah hal yang memiliki dampak panjang dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara," tegasnya.

"Maka dari itu organisasi seperti ini harus terus muncul kepermukaan supaya gagasan-gagasanya dapat dipertimbangkan oleh pihak yang memiliki kewenangan di bidangnya (Kemendikbud)," demikian Aminudin.