Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Ist

Politik

Arief Poyuono Tuding Elite Penolak Presiden 3 Periode Tak Nasionalis

RABU, 17 MARET 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah pihak yang menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai tidak nasionalis.

Sebab menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, wacana tersebut bertujuan baik. Dengan tiga periode, presiden diyakini bisa menyelesaikan beragam persoalan bangsa, salah satunya pandemi yang masih melanda.

"Elite politik dan politisi yang nolak wacana masa jabatan tiga periode bagi presiden tidak punya rasa nasionalis untuk menyelamatkan bangsa yang sedang berjuang keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19," kata Arief Poyuono kepada redaksi, Rabu (17/3).


Efektivitas lamanya masa jabatan presiden ia contohkan pada masa kepemimpinan Franklin Delano Roosevelt di Amerika Serikat. Satu-satunya presiden AS yang terpilih empat kali ini dianggap mampu mengeluarkan Amerika dari kondisi depresi AS kala itu.

Menurut Poyuono, Franklin juga membawa AS menjadi pemimpin yang mengakhiri Perang Dunia II serta pembentukan PBB untuk menjaga perdamaian dunia.

"Analogi depresi ini serupa dengan pandemi Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, kemudian melanda duniayang telah merontokkan ekonomi dunia. Presiden Jokowi tampaknya akan berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi," sambungnya.

"Sangat logis bila mengusulkan 3 periode mengingat keberlangsungan penanganan krisis akibat pandemi," tutup Arief Poyuono.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya