Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Ist

Politik

Arief Poyuono Tuding Elite Penolak Presiden 3 Periode Tak Nasionalis

RABU, 17 MARET 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah pihak yang menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai tidak nasionalis.

Sebab menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, wacana tersebut bertujuan baik. Dengan tiga periode, presiden diyakini bisa menyelesaikan beragam persoalan bangsa, salah satunya pandemi yang masih melanda.

"Elite politik dan politisi yang nolak wacana masa jabatan tiga periode bagi presiden tidak punya rasa nasionalis untuk menyelamatkan bangsa yang sedang berjuang keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19," kata Arief Poyuono kepada redaksi, Rabu (17/3).


Efektivitas lamanya masa jabatan presiden ia contohkan pada masa kepemimpinan Franklin Delano Roosevelt di Amerika Serikat. Satu-satunya presiden AS yang terpilih empat kali ini dianggap mampu mengeluarkan Amerika dari kondisi depresi AS kala itu.

Menurut Poyuono, Franklin juga membawa AS menjadi pemimpin yang mengakhiri Perang Dunia II serta pembentukan PBB untuk menjaga perdamaian dunia.

"Analogi depresi ini serupa dengan pandemi Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, kemudian melanda duniayang telah merontokkan ekonomi dunia. Presiden Jokowi tampaknya akan berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi," sambungnya.

"Sangat logis bila mengusulkan 3 periode mengingat keberlangsungan penanganan krisis akibat pandemi," tutup Arief Poyuono.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya