Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Dituding Campuri Pilpres 2020, Rusia: AS Cari 'Kambing Hitam' Atas Destabilisasi Dalam Negeri

RABU, 17 MARET 2021 | 12:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia menolak laporan intelijen yang menyatakan telah ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2020.

Kedutaan Besar Rusia di Washington menyebut tuduhan Moskow telah ikut campur dalam pilpres AS tidak berdasar dan tidak memiliki bukti konkret.

"Dokumen yang disiapkan oleh komunitas intelijen AS adalah serangkaian tuduhan tak berdasar lainnya terhadap negara kami yang mencampuri proses politik internal Amerika," ujar kedutaan pada Rabu (17/3), seperti dikutip Sputnik.


"Kesimpulan dari laporan tentang perilaku operasi pengaruh Rusia di Amerika dikonfirmasi semata-mata oleh kepercayaan dari badan intelijen dalam kebenaran mereka. Tidak ada fakta atau bukti konkret dari klaim tersebut yang diberikan," lanjut mereka.

Kedutaan Besar Rusia menyabut tuduhan tersebut merupakan upaya AS untuk mengalihkan tanggung jawab atas destabilisasi politik domestik mereka kepada aktor asing.

"Menyalahkan aktor eksternal untuk destabilisasi situasi di dalam negeri, sikap pemerintah (AS) seperti itu tidak mungkin sesuai dengan dialog ahli yang setara dan saling menghormati yang kami usulkan untuk menemukan solusi bagi masalah yang paling mendesak," kata kedutaan.

"Tindakan Washington tidak berkontribusi pada normalisasi hubungan bilateral," tambahnya.

Kantor Direktur Intelijen Nasional AS sebelumnya memberikan laporan setebal 15 halaman yang menunjukkan bahwa Rusia berupaya untuk membantu kemenangan Donald Trump.

Bahkan temuan baru menunjukkan, Presiden Vladimir Putin mengawasi atau setidaknya menyetujui upaya ikut campur Rusia untuk menganggu kampanye Joe Biden.

“Kami menilai bahwa Putin memberi wewenang yang mempengaruhi operasi yang bertujuan merendahkan pencalonan Presiden Biden dan Partai Demokrat, mendukung mantan Presiden (Donald) Trump, merusak kepercayaan publik dalam proses pemilihan, dan memperburuk perpecahan sosial politik di AS," begitu laporan tersebut.

Setelah itu, CNN melaporkan bahwa pemerintahan Biden akan mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Selain Rusia, sanksi juga akan menargetkan China dan Iran, dengan tuduhan melakukan kampanye pengaruh rahasia untuk melemahkan prospek terpilihnya kembali Trump.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya