Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Dituding Campuri Pilpres 2020, Rusia: AS Cari 'Kambing Hitam' Atas Destabilisasi Dalam Negeri

RABU, 17 MARET 2021 | 12:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia menolak laporan intelijen yang menyatakan telah ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2020.

Kedutaan Besar Rusia di Washington menyebut tuduhan Moskow telah ikut campur dalam pilpres AS tidak berdasar dan tidak memiliki bukti konkret.

"Dokumen yang disiapkan oleh komunitas intelijen AS adalah serangkaian tuduhan tak berdasar lainnya terhadap negara kami yang mencampuri proses politik internal Amerika," ujar kedutaan pada Rabu (17/3), seperti dikutip Sputnik.

"Kesimpulan dari laporan tentang perilaku operasi pengaruh Rusia di Amerika dikonfirmasi semata-mata oleh kepercayaan dari badan intelijen dalam kebenaran mereka. Tidak ada fakta atau bukti konkret dari klaim tersebut yang diberikan," lanjut mereka.

Kedutaan Besar Rusia menyabut tuduhan tersebut merupakan upaya AS untuk mengalihkan tanggung jawab atas destabilisasi politik domestik mereka kepada aktor asing.

"Menyalahkan aktor eksternal untuk destabilisasi situasi di dalam negeri, sikap pemerintah (AS) seperti itu tidak mungkin sesuai dengan dialog ahli yang setara dan saling menghormati yang kami usulkan untuk menemukan solusi bagi masalah yang paling mendesak," kata kedutaan.

"Tindakan Washington tidak berkontribusi pada normalisasi hubungan bilateral," tambahnya.

Kantor Direktur Intelijen Nasional AS sebelumnya memberikan laporan setebal 15 halaman yang menunjukkan bahwa Rusia berupaya untuk membantu kemenangan Donald Trump.

Bahkan temuan baru menunjukkan, Presiden Vladimir Putin mengawasi atau setidaknya menyetujui upaya ikut campur Rusia untuk menganggu kampanye Joe Biden.

“Kami menilai bahwa Putin memberi wewenang yang mempengaruhi operasi yang bertujuan merendahkan pencalonan Presiden Biden dan Partai Demokrat, mendukung mantan Presiden (Donald) Trump, merusak kepercayaan publik dalam proses pemilihan, dan memperburuk perpecahan sosial politik di AS," begitu laporan tersebut.

Setelah itu, CNN melaporkan bahwa pemerintahan Biden akan mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Selain Rusia, sanksi juga akan menargetkan China dan Iran, dengan tuduhan melakukan kampanye pengaruh rahasia untuk melemahkan prospek terpilihnya kembali Trump.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya