Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Dituding Campuri Pilpres 2020, Rusia: AS Cari 'Kambing Hitam' Atas Destabilisasi Dalam Negeri

RABU, 17 MARET 2021 | 12:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia menolak laporan intelijen yang menyatakan telah ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2020.

Kedutaan Besar Rusia di Washington menyebut tuduhan Moskow telah ikut campur dalam pilpres AS tidak berdasar dan tidak memiliki bukti konkret.

"Dokumen yang disiapkan oleh komunitas intelijen AS adalah serangkaian tuduhan tak berdasar lainnya terhadap negara kami yang mencampuri proses politik internal Amerika," ujar kedutaan pada Rabu (17/3), seperti dikutip Sputnik.


"Kesimpulan dari laporan tentang perilaku operasi pengaruh Rusia di Amerika dikonfirmasi semata-mata oleh kepercayaan dari badan intelijen dalam kebenaran mereka. Tidak ada fakta atau bukti konkret dari klaim tersebut yang diberikan," lanjut mereka.

Kedutaan Besar Rusia menyabut tuduhan tersebut merupakan upaya AS untuk mengalihkan tanggung jawab atas destabilisasi politik domestik mereka kepada aktor asing.

"Menyalahkan aktor eksternal untuk destabilisasi situasi di dalam negeri, sikap pemerintah (AS) seperti itu tidak mungkin sesuai dengan dialog ahli yang setara dan saling menghormati yang kami usulkan untuk menemukan solusi bagi masalah yang paling mendesak," kata kedutaan.

"Tindakan Washington tidak berkontribusi pada normalisasi hubungan bilateral," tambahnya.

Kantor Direktur Intelijen Nasional AS sebelumnya memberikan laporan setebal 15 halaman yang menunjukkan bahwa Rusia berupaya untuk membantu kemenangan Donald Trump.

Bahkan temuan baru menunjukkan, Presiden Vladimir Putin mengawasi atau setidaknya menyetujui upaya ikut campur Rusia untuk menganggu kampanye Joe Biden.

“Kami menilai bahwa Putin memberi wewenang yang mempengaruhi operasi yang bertujuan merendahkan pencalonan Presiden Biden dan Partai Demokrat, mendukung mantan Presiden (Donald) Trump, merusak kepercayaan publik dalam proses pemilihan, dan memperburuk perpecahan sosial politik di AS," begitu laporan tersebut.

Setelah itu, CNN melaporkan bahwa pemerintahan Biden akan mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Selain Rusia, sanksi juga akan menargetkan China dan Iran, dengan tuduhan melakukan kampanye pengaruh rahasia untuk melemahkan prospek terpilihnya kembali Trump.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya