Berita

Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari, dalam diskusi virtual Ngobrol Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Islah PPP: Konsolidasi Partai Islam', yang disarkan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/3)/RMOL

Politik

PPP Berhasil Islah, Qodari: Kepengurusan Sekarang Memang Its Now For Never

SELASA, 16 MARET 2021 | 18:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Episode dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah berakhir usai penyelenggaraan Rapimnas 2021 kemarin membuat kagum pengamat politik M Qodari.

Direktur Eksekutif Indobarometer ini mengaku tidak mengira PPP yang mengalami konflik berkepanjangan sejak 2014 antara Kubu Djan Faridz dan Humprey Djemat bisa berdamai.

"Jadi memang kepengurusan sekarang ini kalau boleh meminjam istilah Pak Amien Rais its now for never," ujar Qodari dalam diskusi virtual Ngobrol Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Islah PPP: Konsolidasi Partai Islam', yang disiarkan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/3).


Selain berhasil menyelesaikan konflik perpecahan, Qodari menilai kepengurusan Suharso Manoarfa berhasil meloloskan PPP ke pemilihan legislatif.

Pasalnya, dia melihat partai berlambang Ka'bah ini mengalami masalah yang bertubi-tubi sejak 2014. Yakni, masalah hukum yang mengharuskan Ketua Umumnya saat itu, Suryadharma Ali, harus dicokok KPK karena tersangkut korupsi penyelenggaraan haji.

Selain itu, PPP kembali dihantam kasus korupsi ketua umumnya untuk periode 2014-2019, Romahurmuziy alias Rommy, terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Kata Qodari, karena dua masalah hukum tersebut PPP mengalami penurunan perolehan suara, meskipun sudah terjadi sejak tahun 2004.

Di mana, pada tahun 1999 PPP pernah memperoleh kursi di DPR sebesar 10 persen, kemudian 2004 turun menjadi 8,15 persen, 2009 turun menjadi 5,33 persen, 2014 rebound sedikit 6,53 persen dan 2019 turun lagi menjadi 4,52 persen.

"Yang jelas kalau secara kursi ini (tahun 2019) memang yang paling rendah, dan secara suara memang yang paling rendah," beber Qodari.

Kendati begitu, Qodari berpandangan keengurusan partai berhasil keluar dari masa-masa tersulitnya, yang khususnya jika melihat dari sejarahnya sudah sejak lama PPP mengalami masalah konflik internal yang dimulai pada era orde baru.

"Jadi sebenarnya kepengurusan hari ini adalah mati hidupnya PPP menuju 2024 mendatang," demikian Qodari menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya