Ilustrasi impor beras/Net
Rencana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah pusat terus menuai kritikan dari berbagai pihak. Lebih utama lagi rencana itu muncul saat harga gebah di petani tengah anjlok.
Salah satunya dari anggota Komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah, yang menyayangkan sikap pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras saat harga gabah jatuh pada kisaran Rp 3.500-3.600 per kg.
Impor tersebut akan membuat harga gabah di petani semakin anjlok.
Menurut Ema, sebaiknya anggaran impor beras digunakan untuk menyerap gabah petani. Terlebih stok beras impor tahun 2018 yang tersimpan di gudang Bulog masih belum tersalurkan seluruhnya.
“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Impor beras bukan satu-satunya isu pangan yang banyak disorot masyarakat," kata Ema dalam keterangannya, Selasa (16/3), dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Selain itu, Ema menyebut ada isu komoditas pangan lain yang selalu hadir setiap tahunnya di antaranya impor garam, gula, daging sapi, hingga bawang putih. Namun Indonesia sebagai negara agraris dan maritim seakan tidak berdaya memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
“Besarnya impor pangan juga diperparah dengan data komoditas pangan yang semarwut. Masing-masing instansi terkait mempunyai datanya sendiri yang sering tidak sesuai dengan instansi lainnya," ujarnya.
Ia menilai pemerintah terlalu sering melakukan impor yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, pemerintah berencana mengimpor 257.824 ton bawang putih. Padahal stok bawang putih mencapai 406.691 ton, sementara kebutuhan dalam negeri hanya 243.655 ton.
“Artinya ada kelebihan stok hampir 2 kali lipat dari kebutuhan nasional,“ ungkap politikus PPP tersebut.
Maka itu, Komisi IV DPR menyetujui adanya pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pangan agar masalah kebutuhan pasokan komoditas bisa dikelola dengan baik.
Tidak hanya terkait sinkronisasi data, namun juga memberdayakan semua potensi yang ada. Seperti menggandeng instansi BUMN-BUMN pangan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi, dan lainnya.
“Diharapkan Panja ini juga membuat roadmap strategi dalam hal membangun ketersediaan pangan mulai dari praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi bagi pelaku usaha perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang belum sinergi dengan BUMN yang membidangi pangan, sehingga terkesan jalan masing-masing," tandasnya.
