Ilustrasi petani padi/Net
Rencana impor 1 juta ton beras yang dilakukan pemerintah pusat telah membuat petani merugi. Rencana itu membuat harga gabah hancur di saat panen raya, terutama di wilayah Jawa Tengah.
Biasanya harga jual gabah lebih dari Rp 4.000 atau hampir menyentuh Rp 5.000 per kg, kini sudah di bawah Rp 4.000 per kg. Padahal pemerintah belum melakukan impor beras.
Dipastikan harga gabah akan makin terpuruk saat beras dari luar negeri memasuki tanah air. Para petani akan makin kerepotan menjual hasil panennya.
"Impor beras di tengah panen raya ini jelas tidak tepat. Bisa mematikan petani. Bisa saja mereka nanti kapok menanam padi dan itu jelas akan merugikan pemerintah juga yang katanya menginginkan swasembada beras,†ujar anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, Selasa (16/3), dikutip
Kantor Berita RMOLJateng.
Karena rencana impor 1 juta ton beras ini kadung membuat harga gabah anjlok, maka pemerintah wajib memberikan solusi.
Dimulai dengan gabah-gabah petani mesti diserap oleh Bulog. Dengan catatan, harga belinya pun standar dan tidak boleh mengikuti mekanisme pasar. Lantaran harga gabah sedang jatuh.
Hal itu sebagai bentuk hadirnya pemerintah atas persoalan yang terjadi saat ini. Pun sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah atas kegaduhan yang ditimbulkan.
Langkah kedua, pemerintah harus menyetop rencana tersebut.
"Tak ada alasan untuk impor. Saat ini cadangan beras masih aman. Lalu apa alasan pemerintah merencanakan impor beras?†kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng ini.
Apalagi Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh 1 juta ton pada akhir April 2021.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi tahun ini produksi beras nasional berpotensi naik tinggi sebesar 4,86 persen karena panen raya di awal tahun.
Di wilayah Jateng cadangan beras juga aman. Pada musim panen ini produksi beras dipastikan surplus.
Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng akan ada surplus 1 juta ton.
