Wacana Presiden 3 Periode, PKS Jabar: Kita Sama-sama Sepakat Dua Periode, Demi Kaderisasi Dan Demokrasi

Wacana masa jabatan presiden 3 periode kembali mengemuka dan menjadi polemik belakangan ini. Hal tersebut dinilai berpotensi melahirkan otoritarianisme dalam pemerintahan.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menilai, jabatan Presiden, Gubernur, maupun Walikota/Bupati cukup 2 periode saja.

"Demi berjalannya proses demokrasi maupun kaderisasi, saya kira harusnya kita sama-sama tetap sepakat dua periode. Ya kan kita dulu sudah sepakat, dulu ada reformasi sama-sama," ujar Haru, Selasa (16/3), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, jika saat ini jabatan Presiden ditambah 1 periode maka Pemilu akan mundur dari jadwal yang seharusnya. Hal tersebut tentunya dapat berpotensi munculnya usulan 4 periode jabatan presiden, dan akhirnya tidak dibatasi.

"Kalau sudah seumur hidup, nanti repot lagi, harus reformasi lagi. Walaupun barangkali ada pihak yang sangat menginginkannya," tuturnya.

Haru menegaskan, masa jabatan presiden dinilai cukup ideal dengan 2 periode, sehingga ke depan dapat muncul kader-kader baru.

Ia menambahkan, jabatan tersebut merupakan pilihan rakyat dalam pelaksanaan Pemilu yang jujur, bebas, adil, dan rahasia.

"Kalau saya harapannya ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Hidayat, ya cukup lah. Agar alam demokrasi yang sehat dapat hadir seperti apa yang sama-sama diharapkan," tandasnya.