Ekonom senior Rizal Ramli/Ist
Kebijakan pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo yang berjalan dua periode tampaknya kian mengingkari status Bangsa Indonesia yang disebut sebagai negara agraris.
Bukan tanpa sebab. Sejauh ini, pemerintah masih mengandalkan sektor pertanian luar negeri dibandingkan memaksimalkan kekayaan alam dalam negeri.
Sebut saja sektor beras. Baru-baru ini, pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan hendak melakukan impor beras. Jumlahnya pun tak main-main, yakni mencapai 1 juta ton.
Sontak, rencana kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sadar menuai polemik, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut rencana impor 1 juta ton beras dilakukan sebagai strategi melawan mafia.
"Saya sebagai Mendag mesti memastikan kita ini punya strategi, tidak boleh pemerintah didikte oleh pedagang, dipojokkan oleh pedagang," ujar Mendag, M Lutfi, Senin (15/3).
Bukannya meredam polemik yang terjadi, pernyataan menteri hasil
reshuffle kabinet akhir tahun 2020 lalu itu malah makin memantik perdebatan di publik.
"Haha, lelucon yang
ndak lucu," ujar ekonom senior Rizal Ramli menanggapi, Selasa (16/3).
Publik juga menyandingkan rencana impor beras Kemenedag ini dengan semangat Presiden Joko Widodo belum lama ini untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri.
"Ayo kita ikuti imbauan Presiden, benci produk asing. Tapi saya lupa presiden mana yang ngomong," ujar akun Twitter Fery Purnama Ajie dikutip redaksi.
